PEKANBARU – Pencairan penundaan pembayaran (tunda bayar) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai direalisasikan. Kebijakan ini mendapat respons positif dari pelaku usaha karena dinilai membuka kembali ruang untuk menata stabilitas bisnis, memperbaiki hubungan kerja dengan mitra, serta menyelesaikan kewajiban usaha yang sempat tertunda.

Pengamat ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim menyebut pencairan tunda bayar tersebut memberi dampak berantai bagi perekonomian daerah. "Perputaran uang di masyarakat akan meningkat, terutama di Kota Pekanbaru. Ini tentu berdampak pada geliat ekonomi lokal," ujarnya saat diwawancarai GoRiau.com Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, mengenai pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemprov Riau sebesar 30 persen, Edyanus menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli secara luas. "Pemotongan itu tidak terlalu besar dampaknya terhadap ekonomi secara umum, tapi dampaknya hanya terdapat ASN Pemprov Riau saja," tambahnya.

Meski demikian, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi agar Pemprov Riau tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah penyesuaian fiskal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat fokus pembangunan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Beberapa langkah yang disarankan Edyanus antara lain:

- Mempertajam prioritas program yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Meningkatkan efisiensi dan mutu dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

- Membangun sinergi yang kuat antar level pemerintahan.

- Memperluas kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat.

- Menegakkan hukum secara berkeadilan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Edyanus berharap serangkaian langkah tersebut dapat menjadi fondasi pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah. ***