PEKANBARU, GORIAU.COM - Ekspos hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap lembaga pelayanan publik, dimana hasilnya menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelayanan publik terkorup di Indonesia tahun 2012 disesalkan para pegawai KUA. Pasalnya, lisensi itu memperburuk citra Agama Islam di hadapan publik.

Kepala KUA Marpoyan Damai, Pekanbaru, Drs Junaidi Zein kepada wartawan saat ditemui di kantornya Jalan KH Nasution, Pekanbaru, Jumat (14/12/2012) mengatakan, tudingan seperti itu merupakan cerita lama yang seakan memperburuk agama Islam di mata masyarakat. Hendaknya, dalam permasalahan ini yang harus didudukan aturan main biaya pernikahan. 

''Saya tidak dapat terima pernyataan KPK yang dilansir media itu. Di sini KUA sebagai lembaga vertikal, tidak mungkin melakukan pungutan liar (pungli), saya protes. Petugas KUA bekerja sesuai aturanya,'' katanya.

Dikatakannya, mestinya tidak ingin membuat masalah ini kian rumit, pemerintah harus membuat ketentuan baku. Seperti halnya, besaran biaya nikah di KUA tidak ditetapkan sebesar Rp30 ribu yang disetor ke kas negara. Hendaknya itu, ditetapkan juga besaran biaya untuk petugas nikah (penghulu nikah).

Junaidi yang mengaku menjadi Kepala KUA sejak tahun 1996 silam di Kuala Enok, Kabupaten Inhil ini mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tahun 2000, pernikahan dikenakan biaya pencatatan sebesar Rp30 ribu per pasangan yang menikah. Jumlah itu ditampilkan di kantor agar setiap pasangan menikah ini dapat melihatnya. Biaya pencatatan itu disetor ke kas negara.

Dia mencontohkan, saat ini di KUA Marpoyan Damai ada dua petugas nikah (penghulu nikah,red) yang ditugaskan menyelenggarakan resepsi, sementara petugas tidak memiliki kendaraan dinas sebagaimana halnya instansi pemerintah lain yang mendapatkan kendaraan operasional. "Jadi, jika mereka mendapatkan biaya lebih. Bisa saja sebesar Rp300-500 yang diberikan pihak mempunya hajatan nikahan. Rasanyakan masih sebatas kewajaran. Karena kerja tidak mengenal hari libur atau tanggal merah. Bahkan nikah itu kadang di tempat yang jauh,'' katanya sembari bagaimana pula hal dengan ustad.

Sebab katanya, jika seorang ustad dipanggil menghadiri suatu acara dan diberi uang oleh penyelenggara. Apakah ini sebutnya bisa dikategorikan dengan pungli seperti yang diutarakan KPK? Makanya, kata Junaidi hendaknya pemerintah agar merevisi PP No 51 tahun 2000. Harus dimasukan biaya untuk penghulu nikah. (rdi)