PEKANBARU, GORIAU.COM - Kekesalan terhadap pengumuman hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelayanan publik terkorup sangat disesalkan. Pasalnya, pengutan Rp30 ribu untuk buku nikah sesuai dengan PP No 51 tahun 2000 yang uangnya disetorkan ke negara.

Kepala KUA Bukit Raya, Pekanbaru, Akmal Khair STh.I saat dimintai komentarnya mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan ekspos hasil survey KPK tersebut. Pasalnya, survey tersebut merupakan pernyataan umum yang tidak didasari dengan pengetahuan tentang landasan hukum penetapan biaya buku nikah sesuai dengan peraturan yang ada. 

''Uang sebesar Rp30 ribu untuk biaya pencatat nikah itu disetorkan ke kas negara. Ini penilaian yang tidak benar,'' ujarnya.

Akmal dikesempatan itu mengatakan, jika petugas nikah mendapatkan biaya yang lebih dari yang punya hajatan. Itukan merupakan uang terima kasih atas sukses penyelenggaraan akad nikah. Jadi, disini sebagai Kepala KUA, dirinya sangat menyesalkan adanya penilaian KPK yang seperti menuding KUA sarang pungli. 

''Seperti di KUA Bukit Raya ini, ada petugas kita yang ditugaskan sebagai penyelenggara akad nikah. Jadi kalau petugas ini mendapatkan lebih dari yang ditetapkan sesuai PP No51 tahun 2000. Itu rasanya masih sebatas kewajaranlah. Sebab itukan bisa kategorikan uang terima kasih punya hajatan,'' katanya. (rdi)