JAKARTA - TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut permintaan agar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membubarkan koalisi, mengada-ada. Permintaan pembubaran koalisi ini diusulkan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik.

"Pernyataan bahwa KIK harus pula dibubarkan karena (dianggap) mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Wakil Sekretaris TKN KIK, Verry Surya Hendrawan, Minggu (9/6/2019).

Menurut Verry, KIK justru perlu dilanjutkan karena punya tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dengan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Semangat kami di TKN KIK selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif, mengedepankan program kerja serta rekam jejak pencapaian capres-cawapres. Ini positif untuk demokrasi kita, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak," tuturnya.

Keberadaan KIK ditegaskan Sekjen PKPI ini tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Justru koalisi parpol pendukng Jokowi menurutnya menguatkan demokrasi.

"Kami tentu saja menyayangkan (bila benar) Koalisi Adil Makmur dibubarkan. Karena sejatinya kita dapat selalu menjadi sparring partner yang baik dan sehat, menjadi unsur koreksi dan penyeimbang, demi bersama-sama memajukan negeri tercinta ini," katanya.***