Tingkatkan Pelayanan Publik, OPD Harus Berinovasi

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, meminta seluruh oraganisasi perangkat daerah (OPD) berinovasi. Hal itu guna meningkatkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik serta mempercepat pembangunan.

Menurut Bupati Irwan, inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik merupakan suatu yang mutlak untuk dikembangkan oleh semua SOPD. Apalagi bagi Kabupaten Meranti yang merupakan kabupaten baru, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Sehingga Kepulauan Meranti tidak kalah dan tertinggal jauh dari kabupaten kota lainnya di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

"Keterbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti harus dipacu melalui inovasi," kata Irwan.

Dicontohkan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu lagi, salah satu daerah yang mulai menerapkan inovasi dalam hal peningkatan pelayanan publik adalah Kota Pekanbaru. Terutama dalam bidang perizinan. Bupati Irwan berharap apa yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dapat menjadi contoh dan memacu OPD di Meranti untuk menciptakan inovasi baru meningkatkan pelayanan publik.

Dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik di era globalisasi saat ini, menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini, tak terlepas dari penerapan Teknologi Informasi (IT). Dengan IT, pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. "Dengan IT orang tidak harus menetap disuatu tempat untuk mengerjakan sesuatu, tapi bisa dimana saja," jelasnya.

Oleh karena pentingnya IT dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan pemerintah, seluruh ASN harus melek IT. Irwan mengaku akan sangat kecewa jika ada jajarannya yang hingga sekarang masih gagap teknologi.

"Jika masih ada pejabat yang tidak melek IT maka sungguh terlalu," ucapnya.

Penerapan IT dalam inovasi pelayanan publik menurut Bupati Irwan, harus menjadi dorongan kuat bagi pejabat di Meranti, apalagi sebagian besar pejabat di Meranti merupakan pejabat yang muda-muda dan sangat produktif

"Mari semua berlomba melahirkan inovasi pelayanan publik," ajak Bupati Irwan.

Bupati Irwan juga pernah membandingkan Kepulauan Meranti dengan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang kini menjadi barometer pelayanan publik di Sumatera. Padahal, katanya lagi, Kota Solok sama keterbatasanya dengan Kepulauan Meranti.

Artinya jika seluruh OPD di Kepulauan Meranti komit berinovasi meningkatkan pelayanan publik bukan tak mungkin Kabupaten Meranti dapat menjadi pioner di Provinsi Riau. Masyarakat terus menunggu terobosan dari Pemda, jadi jangan sampai mengecewakan. Pemda memang harus lebih maju dari pihak swasta yang kini melaju sangat pesat.

Jika Pemerintah lebih lamban dari swasta, pemerintah akan disetir oleh swasta. Jadi, Bupati Irwan berharap pemerintan harus mampu mengimbangi swasta agar tidak mudah diakali. Pernah disampaikan Azman Abnur, Birokrat harus lebih pintar dari pengusaha dan sektor swasta jika tidak ingin perkembangan negara lambat akibat disetir oleh swasta.

"Mari kita terus berinovasi. Jangan sampai pemerintah kalah dengan swasta.

Di Kepulauan Meranti, ada penyesuaian jumlah OPD sebagaimana diatur dalam PP 18 2016. Terbentuklah 23 perangkat daerah yang terdiri dari 1 Setda, 1 Setwan, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 4 Badan, dan 9 kecamatan. Sebanyak 8 perangkat daerah tipe A, 14 tipe B, dan 1 tipe C. 16 dinas ini sudah mengalami pengurangan dari sebelumnya 19 dinas.

Ketua Pansus OPD, Dedi Putra SHI, menekankan bahwa OPD memang harus berinovasi guna menerjemahkan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebab, jika tak ada inovasi dalam mengejar ketertinggalan pembangunan, atau tidak dapat menerjemahkan dengan baik visi misi itu, maka program dalam mewujudkan visi misi itu tidak akan nampak.

Dijelaskan Dedi, keberhasilan pemerintah atau bupati, diukur dari sejauh mana ia bisa mewujudkan visi misi. Itu akan dilihat dan dinilai publik pada akhir periode. Pembangunan apa saja yang sudah terpenuhi. Ini lah yang harus difahami SOPD. "Kami dari legislatif selalu mempertanyakan, seberapa besar OPD dalam menganggarkan kegiatan di dinas dalam rangka memenuhi visi misi bupati. Mereka tak bisa membuat kebijakan semaunya, semua harus sejalan dengan yang ada di RPJMD," kata Dedi.

"Segala prosedur penilaian sudah kami buat. Kalau OPD berinovasi, akan cepat mengejar ketertinggalan pembangunan sebagaimana yang diinginkan kepala daerah. Kita akan senantiasa mengawasi apa yang mereka kerjakan," tambah Dedi. (advertorial)