BENGKALIS, GORIAU.COM - Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyurati seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk menginventarisasi aset, meliputi penyempurnaan data aset terakhir di SKPD bersangkutan. Hal ini menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI bahwa masih ada aset sekitar Rp3 triliun yang belum terdata.

''Kita sudah mengirimkan surat kepada seluruh SKPD untuk segera melakukan inventarisasi aset mulai dari pendataan hingga penyempurnaan data yang ada. Pendataan yang dimaksud terkait dengan kelompok inventaris barang agar nantinya dikumpulkan menjadi asset daerah secara keseluruhan,'' ujar Kabag Perlengkapan, Aulia, Senin (8/10/2012).

Dipaparkan Kabag Perlengkapan, pendataan aset yang harus dilakukan seluruh SKPD meliputi beberapa tanah, gedung, bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga peralatan kantor seperti komputer, mesin genset dan alat tulis kantor (ATK). SKPD harus segera melakukan pendataan aset dalam tahun ini, kemudian diserahkan ke Bagian Perlengkapan untuk dihimpun menjadi data asset daerah.

Ketua ULP ini juga mengatakan, pendataan aset yang harus dilakukan sesuai dengan hasil temuan BPK RI Perwakilan Riau. Dimana tercatat nilai aset yang belum terdata mencapai Rp3 triliun yang bersumber dari APBD Bengkalis sejak beberapa tahun terakhir.

''Setelah kita lakukan inventarisir aset yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti nilainya mencapai Rp1,8 triliun. Artinya masih ada sisa aset senilai Rp1,2 triliun lagi yang belum terdata dan aset-aset tersebut berada di SKPD,” jelas Aulia.

Dengan dilakukan inventarisir aset di seluruh SKPD akan diketahui berapa total nilai aset yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal itu sekaligus menjawab hasil temuan BPK RI Perwakilan Riau tentang data asst di Bengkalis yang masih harus disempurnakan serta dilaporkan keberadaannya.

Seperti diketahui sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, dari total asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mencapai Rp 3 triliun, baru senilai Rp 1,8 trilyun yang sudah dilakukan inventarisir. Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,2 triliun mayoritas belum sepenuhnya dilakukan inventarisir.

''Sekarang tinggal Rp 1,2 triliun lagi dari total asset Rp 3 triliun yang ditemukan BPK belum terdata. Oleh karena itu, kita segera melakukan invetarisir melalui tim yang sudah ada,'' papar Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Setdakab Bengkalis Aulia, beberapa waktu lalu.

Aulia menyebutkan, saat ini asset yang sudah jelas diinventarisir sebesar Rp 1,8 triliun, merupakan asset Pemkab Bengkalis yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten pemekaran.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua ULP Bengkalis ini, asset yang belum terdata secara jelas senilai Rp 1,2 triliun, adalah merupakan mayoritas asset yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis.

''Sehingga nantinya dalam melakukan pengumpulan data asset juga akan melibatkan panitia atau pengurus penyimpanan barang yang ada diseluruh SKPD,” katanya lagi.

Sambung Aulia, dari total Rp 1,2 triliun asset yang belum terdata secara komplit itu, mayoritas asset berada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Untuk Disdik berupa bangunan sekolah berikut perlengkapannya, sedangkan di Dinkes seperti di Puskesmas maupun RSUD di Bengkalis dan Duri juga termasuk fasilitas medis,” terangnya.

Selain itu, dari total asset yang belum terdata juga meliputi tanah, bangunan, barang bergerak serta fasilitas penunjang kinerja pemerintahan maupun bantuan langsung kepada masyarakat. (jfk)