PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Bupati Pelalawan, HM Harris didampingi Kepala Bappeda, Ir Syahrul menemui Komisi IV DPR RI di Jakarta pada, Kamis (11/09/2014). Pertemuan terkait RT/RW yang sudah disahkan dan diserahkan oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.

Dijelaskan Bupati Harris, bahwa pertemuan tersebut untuk menindak lanjuti persoalan RT/RW yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

"RT/RW yang disahkan itu jelas tidak sesuai harapan," ujarnya.

Sambungnya, ketidak sesuaian tersebut menurut Harris, karena adanya lahan masyarakat yang seharusnya di non hutankan (red, diputihkan) namun malah termasuk dalam kawasan hutan.

"Dan sebaliknya, kawasan hutan malah diputihkan," terangnya.

Kawasan yang harus diputihkan, sebut Harris lebih kurang 74 ribu ha. " didalam 74 ribu ha ada pemukiman penduduk, persawahan dan lain sebagainya " tambahnya lagi.

Bupati Harris menyebutkan, 74 ribu hektar tersebut, minimal kawasan yang harus diputihkan seluas 68 ribu hektar.

"Kita tidak telalu ngotot harus 74 ribu hektar yang diputihkan, namun minimal 68 ribu hektar lah," sebutnya.

Imbuh Bupati Harris, bahwa kawasan teknopolitan juga masuk dalam kawasan hutan di dalam RT/RW yang disahkan tersebut.

"Lahan teknopolitan yang dihutankan tersebut 3.754 hektar," ungkapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman yang didampingi oleh beberapa orang anggota Komisi IV lainnya.(***)Â