PEKANBARU – Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Konflik Tanah Adat/ Ulayat di Provinsi Riau, yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, bekerja solid untuk mengatasi sengketa lahan. Tim ini akan menemui Menteri ATR/BPN untuk tindakan lebih konkrit.

Menurut Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Jonnaidi Dasa, Senin (13/2/2023), tim ini telah mendata lebih dari 80 lokasi sengketa, 11 di antaranya dianggap sangat mendesak. Contohnya, penolakan masyarakat empat kenegerian terhadap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) PT Wana Jingga Timur (WJT) Group Duta Palma.

Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau September 2022, dan dipimpin oleh Gubernur Riau, wakil gubernur, Ketum MKA, dan Ketum DPH, serta dipimpin oleh Sekda Riau sebagai Ketua Tim.

Jonnaidi menyampaikan bahwa salah satu upaya penyelesaian sengketa lahan adalah melalui pola bapak angkat dan mediasi. Misalnya, upaya penyelesaian sengketa lahan seluas 162 hektare yang dikuasai oleh PT Admilia Agro Lestari di Kuansing meminta agar perpanjangan HGU ditunda sampai proses permasalahan dapat diselesaikan.

Contoh lain adalah sengketa lahan masyarakat Desa Rantau Kasih yang dimasukkan dalam izin konsesi HTI PT.Nusa Wana Raya. Masyarakat meminta agar status lahan dan kampung dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi areal pengguna lain (APL). Upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Di Kerinci Kanan Lubuk Dalam, Siak, PT Meridan Sejati Surya Plantation diduga mengambil alih lahan garapan masyarakat kelompok Tani Manunggal seluas 724 hektare milik 362 keluarga. Upaya penyelesaian sudah dilakukan mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan. (kl2)