PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, kembali menetapkan tersangka baru terkait dugaan korupsi di kegiatan pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang tahun anggaran 2019. Kali ini, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pria berinisial AKJ, selalu komisaris PT Fatir Jaya Pratama.

AKJ akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati Riau, pada hari Rabu (23/2/2022), setelah sempat mangkir sebanyak 3 kali. Setelah diperiksa sebagai saksi, AKJ langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Riau.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik, kemudian langsung dilakukan gelar perkara dan ditemukan bukti yang cukup tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut, sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Asintel Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Kamis (24/2/2022).

Selanjutnya AKJ diperiksa sebagai tersangka pada hari Kamis malam. Setelah diperiksa sebagai tersangka, AKJ langsung dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk, untuk ditahan selama 20 hari kedepan.

“Peran tersangka ini, terkait dengan adanya aliran dana yang diterima oleh tersangka sebesar kurang lebih 4 miliyar rupiah,” lanjut Raharjo.

AKJ dinilai telah melanggar Primer pasal 2 jo pasal 18 ayat 1 uu 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tantang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayaí 1 ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 uu 31 tahum 1999 sebagai mana dirubah dan ditambah dengan uu 20 tahun 2001 tantang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain AKJ, Kuasa Direksi PT Gemilang Utama Alen, yang berinisial KATA juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Riau, pada tanggal 14 Februari lalu. Namun KATA saat ini masih dalam proses pencarian oleh Kejati Riau, bersama dengan tersangka Surya Dermawan.

Diketahui, dalam perkara ini, Kejati Riau sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Diantaranya Emrizal selaku Project Manager, pada pembangunan ruang instalasi rawat inap (irna) tahap III RSUD Bangkinang.

Kemudian Ketua KONI Kampar, SD, yang pengatur proyek pemenangan lelang sekaligus pelaksana pekerjaan di belakang layar, pada proyek pembangunan ruang rawat inap di RSUD Bangkinang.

Lalu ada MYS selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini. Kemudian ada RA Team leader pada managemen konstruksi (pengawas). Lalu AKJ dan KATA.

Adapun modus korupsi yang dilakukan kedua tersangka adalah, pada saat pelaksanaan pembangunan ini, yang seharusnya dimulai dari 17 Mei sampai 22 Desember 2019 itu harus sudah diselesaikan.

Tersangka MYS selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan ini, dan RA sebagai Team leader pada managemen konstruksi (pengawas), masing-masing diduga tidak melaksanakan tugas nya sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan waktu yang ditentukan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata banyak pekerjaan yang tidak sesuai spek. Ada beberapa pekerjaan, seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek.

Proyek ini dikerjakan pada tahun 2019 RSUD Bangkinang memiliki kegiatan pembangunan ruang instalasi rawat inap (IRNA) kelas III, dengan sumber dana berasal dari dana alokasi khusus (DAK) kementerian kesehatan dengan pagu sebesar Rp. 46.662.000.000

Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan oleh PT. Gemilang Utama Alen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 46.492.675.038,00, yang diduga pinjam bendera.

Bahwa selaku Managemen Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia sehingga selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender, sampai dengan 21 Maret 2020, yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.045.031.044,14 (lebih kurang delapan milyar rupiah). ***