RENGAT,GORIAU.COM - Sepertinya konflik antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tak ada habisnya. Seperti yang terjadi ditubuh PT Riau Bara Harum. Sejak beberapa bulan terakhir, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara itu telah merumahkan ratusan karyawannya tanpa alasan dan upah yang tidak sesuai.

Merasa dirugikan pihak perusahaan, ratusan karyawan tersebut mengadukan nasip mereka ke DPRD Inhu guna meminta keadilan dan pertanggung jawaban pihak perusahaan. Selain karyawan, kedatangan ratusan karyawan RBH itu juga didampingi Kabid Ketenaga Kerjaan Dinsosnakertran, Raja Jhon Efendi.

"Kami datang ke Gedung DPRD Inhu ini guna mengadukan nasip kami yang telah diabaikan pihak perusahaan tempat kami selama ini bekerja. Yang mana, sejak tiga bulan terakhir, gaji kami belum dibayarkan pihak perusahaan", ujar Raja Asmal selaku koordinator karyawan, Senin (19/1/2015) saat hearing dengan Komisi IV DPRD Inhu.

Dikatakan Asmal, sedikitnya 150 karyawan/I saat ini yang dirumahkan PT RBH. Tidak hanya gaji sejak tiga bulan terakhir yang tidak mereka bayarkan, sejumlah hak-hak karyawan juga tidak diberikan pihak perusahaan.

Selain itu sambung Asmal, keputusan untuk merumahkan karyawannya itu, tidak melaluli persetujuan karyawan maupun Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan dan Transigrasi (Dinsosnakertran), Kabupaten Inhu. Dan PT RBH juga telah memutuskan untuk pembayarkan upah atau gaji pokok hanya sebesar 50 persen.

Parahnya lagi, asuransi atau Jamsostek ratusan karyawan tersebut juga tidak dibayarkan pihak perusahaan terhitung Januari 2014. Begitu juga dengan pembayaran sisa upah polok yang 50 persen tersebut, karena sejak 3 bulan terakhir terhitung Nopember 2014 hingga Januari 2015 150 karyawan yang dirumahkan belum dibayarkan gajinya oleh pihak RBH.

"Upah atau gaji pokok tersebut merupakan hak normatif karyawan yang wajib dibayar oleh perusahan. Dengan demikian, kami meminta pihak DPRD agar dapat membantu nasib karyawan yang telah ditelantarkan pihak PT RBH", tukas Asmal yang bekerja sebagai mekanik di perusahaan itu.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans, Kuwat Widiyanto melaliui Kabid Naker, Jhon Efendi, diruang hearing DPRD Inhu mengatakan bahwa, terkait hal pihak PT RBH belum bisa dimintai keterangan, padahal sudah beberapa kali dilayangkan surat dan email, namun masih belum ada jawaban dari mereka.

"Undangan melaui surat dan email dipastikan sudah terkirim namun belum ada jawaban. Dengan demikian, saat pemutusan hubungan kerja (PHK) nanti, kita akan selalu mendampingi karyawan dan saat ini tinggal melengkapi data-data hukum", tukas Jhon Efendi.

Dalam pada itu, Ketua Komisi IV DPRD Inhu, H Mardius mengatakan, ini termasuk persoalan rumit, sehingga saat pertemuan nanti pihak PT RBH harus bisa hadis untuk menyelesaikan hal ini. "Minggu depankita agendakan kembali pertemuan ini, jika pihak RBH tidak datang makan setelah tiga kali pemanggilan, kita akan lakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan kepolisian", singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, tak seoangpun pihak RBH yang bisa dikonformasi terkait hal ini.(jef)