PEKANBARU - Proses lelang tiang dan tiang bando reklame ilegal yang sebelumnya digadang-gadangkan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru hingga kini belum ada kabar. Hingga saat ini, tiang reklame ilegal dan tiang bando ilegal itu masih terpantau berdiri kokoh dan masih menayangkan iklan di sejumlah titik yang ada di Kota Pekanbaru.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah menduga pernyataan Bapenda terkait dengan pelelangan tiang reklame itu hanya permainan sejumlah oknum saja karena hingga saat ini tidak ada tindakan nyata dari Bapenda.

"Permainan seperti ini kuno, sudah diketahui khalayak ramai. Ini hanya main-main. Kalau Bapenda tak mau dicurigai bermain, realisasikan. Tebang reklame cepat," ucap Fathullah, Kamis (24/2/2022).

Bukannya semakin hari semakin berkurang, tiang reklame yang ada di Pekanbaru semakin merebak. Belum lagi baru-baru ini Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang baru dibangun di Jalan Tuanku Tambusai juga sudah menjadi tempat penayangan iklan. Padahal sebelumnya tidak jauh dari JPO tersebut ada tiang reklame bando yang dipotong karena menyalahi aturan.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa hal tersebut bukti dari lemahnya fungsi pemerintahan, terutama dinas terkait yang memberikan izin.

"Kami tidak menuduh, tapi kan buktinya sekarang tidak ada action. Kalau hanya bual-bual saja, itu menambah kecurigaan. Sudah lah, hentikan permainan modus seperti ini. Kota ini sudah jadi hutan reklame," bebernya.

Fathullah juga menilai cara pelelangan tiang reklame ilegal ini tidak tepat, sebab selain ilegal tiang-tiang reklame tersebut juga bukan milik dari pemerintah.

"Alasannya kan karena terbentur anggaran untuk penebangan. Itu hanya alasan klasik. Kan bisa diangsur nebangnya. Lalu, kenapa tak dianggarkan di APBD. Modus seperti ini kan sama halnya pembiaran dan melanggengkan permainan oknum," ucapnya. ***