PEKANBARU, GORIAU.COM - Negara ini dapat dikatakan tengah mengalami krisis moderenisasi. Ketika lembaga pemasyarakata di negara asing sudah begitu maju, di tanah air justru masih sangat jauh ketinggan. Termasuk di Provinsi Riau.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar mengatakan penyebab lembaga pemasyarakatan di seluruh tanah air adalah tidak optimalnya dekreminalisasi penyalahguna narkoba. "Banyangkan saja kalau setiap hari itu di seluruh daerah, pihak kepolisian menangkap pecandu narkotika dan obat terlarang," kata Anang dalah acara pertemuan bersama pemuka adat di Pekanbaru, Riau, Senin (30/9/2013).

Parahnya, demikian Anang, hakim-hakim di pengadilan pidana umum justru memvonis bersalah hingga mempidana para korban peredaran narkotika itu.

Maka akibatnya, kata dia, lapas dan rumah tahanan di sejumlah daerah di tanah air menjadi penuh karena pecandu narkoba ditahan bersama dengan pengedar barang haram itu.

Menurut dia, jika dekriminalisasi berjalan sesuai dengan Undan Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, seharusnya para penyalah guna itu dapat diberi hukuman berupa rehabilitasi, bukan hukuman pidana seperti yang terjadi selama ini.

Untuk diketahui, kata dia, saat ini peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam, merambah seluruh daerah bahkan hingga pelosok desa. "Dengan demikian, upaya antisipasinya tidak bisa hanya mengandalkan lembaga hukum pemerintah saja, seperti Polri, BNN atau instansi lainnya," kata dia.

Menurut dia, dibutuhkan peranserta seluruh kalangan masyarakat untuk membasmi peredaran nerkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan ini.

Kepala BNN mengatakan, itu-lah yang kemudian menyebabkan hampir seluruh lapas dan rutan di tanah air termasuk di Riau menjadi "over" atau kelebihan kapasitas.

Menurut data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, belasan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah ini telah kelebihan kapasitas bahkan ada yang mencapai 500 persen.(fzr)