PEKANBARU, GORIAU.COM - Terdakwa Istiyanto yang terkait kasus kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) cabang Bagansiapiaspi merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlangga Wisnu Murdianto SH dengan hukuman selama 8 tahun penjara. Keberatan ini disampaikannya melalui penasehat hukumnya, Yoana SH, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Rabu (09/10/2013).

Herlangga Wisnu Murdianto SH, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan tetap pada tuntutan semula yang dijatuhkan kepada Istiyanto dengan tuntutan hukuman selama 8 tahun penjara.

Penegasan itu disampaikan Herlangga diruang sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (9/10/2013) dengan agenda Replik (tanggapan jaksa) atas pembelaan yang disampaikan terdakwa.

"Selaku jaksa penuntut, kita tetap pada tuntutan semula yang dijatuhkan kepada terdakwa. Karena, terdakwa Istiyanto, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 junto Pasal 55 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama," ujar Herlangga dihadapan majelis hakim yang diketuai JPL Tobing SH.

Jadi sambung Herlangga, dengan tuntutan hukuman penjara selama 8 tahun, serta denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara itu, sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," tuturnya.

Usai mendengarkan penuturan JPU. Terdakwa Istiyanto melalui kuasa hukumnya, Yoana SH, berencana akan mengajukan tanggapannya (Duplik) pada sidang berikutnya.

Seperti diketahui, Istiyanto yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau, Herlangga Wisnu Murdianto SH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 junto Pasal 55 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama. Dituntut dengan hukuman penjara selama 8 tahun, serta denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, Istiyanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar atau subsider 5 tahun. Seperti diketahui, Istiyanto selaku Direktur PT BBF. Dihadirkan kemeja hijau, atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5 miliar.

Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama sama dengan tiga tersangka (penuntutan terpisah) yakni, Ir H Zullisman Pempinan Cabang (Pimcab) Bank Riau Kepri (BRK) Bagan Siapiapi, Rokan Hilir (Rohil), Ramdani Pinsi Pemasaran dan Indra Gunawan, Pelaksana Pemasaran BRK Bagan Siapiapi itu, bermula pada tahun 2008 lalu.

Dimana Dinas Perkebunan (Disbun) Rohil berencana mengadakan perkebunan sawit rakyat senilai Rp10,7 miliar. PT BBF keluar sebagai pemenang tender.

Ketiadaan dana, PT BBF meminjam kredit modal kerja ke Bank Riau Kepri Bagansiapiapi senilai Rp5 miliar. Dengan agunannya tanah di Dumai.

Dalam pengajuan kredit terdapat kejanggalan. Pasalnya, harga tanah ditaksir Rp 3,162 miliar. Taksiran penyidik harga tanah hanya Rp 700 juta.

Ironisnya lagi, setelah proyek dikerjakan 25 persen, Disbun Rohil. memutus kontrak. Sedangkan peminjaman Rp 5 miliar sudah dicairkan semua oleh Bank Riau Kepri.

Cairnya Rp5 miliar, merupakan letak permasalahannya. Seharusnya, pihak BRK mencairkan kredit sesuai progres pengerjaan proyek yang dilakukan PT BBF. ***