SELATPANJANG - Lahan yang dipersiapkan Pemda Kepulauan Meranti untuk membangun Gudang Bulog di Rangsangbarat tak bisa disertipikat. Pasalnya, lahan itu terletak tak jauh dari bibir pantai.

Informasi ini sebelumnya disampaikan Kabag Tapem Setdakab Kepulauan Meranti Hery Suhairi SSos.

Kata Hery, BPN tak mau memberikan hak guna (sertipikat) atas lahan yang telah dipersiapkan Pemda Meranti untuk pembangunan gudang bulog di Rangsangbarat. Padahal, pembangunan Gudang Bulog di Kota Sagu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.

"BPN tak mau mengeluarkan sertipikatnya," ujar Hery kepada GoRiau.

Disampaikan Hery lagi, untuk di wilayah Kepulauan Meranti yang berpulau, pembangunan Gudang Bulog memang cocok di daerah dekat dengan pantai. Hal ini akan mempermudah mobilisasi dari kapal ke gudang. Karena, jika jauh, maka dari lokasi pembongkaran terlebih dahulu harus diangkut, sementara kondisi jalan banyak yang tidak bagus.

"Cocoknya memang tak jauh dari laut. Itu akan mempermudah saat mobilisasi, sesuai dengan kondisi alam kita," kata Hery lagi.

Namun, apa yang diharapkan tak bisa tercapai begitu saja. BPN tak mau mengeluarkan sertipikat lahan tersebut, sementara syarat membangun Gudang Bulog lahan harus ada sertipikat.

"Kita akan coba berkoordinasi dengan Kejaksaan," beber mantan Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti itu.

Di tempat terpisah, Kepala BPN Kepulauan Meranti, Risna, ketika dikonfirmasi membenarkan. Katanya, lahan yang dipersiapkan Pemda untuk membangun Gudang Bulog tak sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang penataan Pertanahan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

"Ada kriteria khusus agar bisa diberikan hak (sertipikat). Bulog ini tidak termasuk dalam kriteria itu," kata Risna menjawab GoRiau, Kamis (23/11/2017).

Diakui Risna, lahan yang ada di tepi pantai (garis terendah hingga tertingi saat air pasang) tidak bisa digunakan untuk Bulog. Namun, untuk pertahanan, keamanan, dermaga, tower tetap bisa dibangun di tepi pantai.

Dekat dengan bibir pantai, kata Risna lagi, Pemda setempat juga harus memperhatikan masalah abrasi. Sebab, itu akan mengancam aset negara (gedung Bulog).

Risna juga mengaku mereka telah konsultasi ke Kanwil terhadap masalah lahan untuk membangun Gudang Bulog itu. Lagi-lagi jawaban Kanwil sama, yaitu tidak bisa mengeluarkan sertipikat karena terbentur aturan.

"Kanwil juga berpendapat sama. Kemarin kami konsultasi, Tapem juga ikut," ujar Risna.

Diakui Risna, di dekat lahan untuk membangun Gudang Bulog memang ada tanah warga dan bersertipikat. Namun harus dibedakan, jika untuk masyarakat yang sudah turun temurun boleh (dikeluarkan sertipikat).

"Bukan ada niat meghambat pembangunan, karena aturan sudah mengatur itu. Aturan ini kan menteri yang buat, coba kita konsultasikan ke sana, dengan pertimbangan alam atau letak geografis," kata Risna. ***