DUMAI, GORIAU.COM - Meski Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai PT Pelabuhan Dumai Berseri (PDB) yang sebelumnya berstatus PD Pelabuhan Dumai Bersemai masih tahap pengurusan izin dari  Perusahaan daerah (PD) berubah menjadi perusahaan Terbatas (PT). Namun sudah terikat kerjasama dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang sudah mengantongi SOP pengelolaan tiga Terminal Khusus (Tersus) di Dumai.

Dirut PT PDB, Syafrudin Atan Wahid, saat dikonfirmasi Goriau.com Rabu (4/9/13) pagi menyebutkan bahwa BUMD PT PDB masih kerjasama dengan perusahaan swasta dari luar daerah seperti PT Pelabuhan Tiga Bersaudara."Saat ini PT PDB tidak mati suri, justru kita masih eksis, kita kerjasama terus dengan PT Pelabuhan tiga Bersaudara dalam hal jasa pandu dan tunda," ujar Syafrudin.Saat disinggung mengenai kabar bahwa PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang sempat enggan bekerjasama dengan BUMD PT PDB, akibat belum mengantongi izin yang jelas dalam ikatan kerjasama pada pengelolaan jasa pandu dan tunda di sejumlah pelabuhan di Dumai, Syafrudin menjawab itu hanya kabar. Namun kenyataannya antara BUMD PT PDB dan perusahaan swasta PT PTB justru masih terus bekerjasama."Kita sama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara jalan terus, Itu kan hanya kabar, kita jalan terus," cetusnya.Sebelumnya Dumai dihebohkan dengan masuknya perusahaan swasta ke Dumai untuk mengelola tiga Tersus yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Kehadiran PT PTB ke Dumai justru dinilai berdampak bagi pendapatan Dumai.Tidak hanya itu, ratusan mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Kota Dumai, bahkan pernah menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Persero Cabang Dumai, Jalan Datuk Laksamana Kecamatan Dumai Timur, Kamis (7/2/13) lalu.Aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa HMI tersebut menuntu pembatalan kerjamasama antara PT Pelindo dan PD Pelabuhan Dumai Bersemai soal jasa pemanduan dan penundaan yang dialihkan kepada perusahaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.Dalam orasi yang dikomandoi, Eria Chandra selaku Ketua HMI Cabang Dumai mengatakan, menolak kehadiran PT Pelabuhan Tiga Bersaudara datang ke Dumai untuk melakukan kinerja dari segi jasa kapal penundaan dan pemanduan hingga akhirnya menghilangkan miliaran rupiah PAD."Kami minta izin PT Pelabuhan Tigas Bersaudara yang menlakukan operasi di tigas tersus yaitu, Pelabuhan Semen Padang, Pelabuhan Sari Dumai Sejati dan Pelabuhan Indo Palm untuk ditinjau kembali. Karena kepetusan Menteri Perhubungan No 1161, intinya mulai 1 Februari 2013 jasan pandu dan tunda dikelola perusahaan PT Pelabuhan Tiga Besaudara," ujarnya.Penolakan masuknya PT Tiga Bersaudara yang disampaikan ratusan mahasiswa HMI merupakan kepentingan oknum yang ingin memanfaatkan peluang usaha yang terbuka di wilayah hak pemanduan dan penundaan. Dihapusnya kewenangan perusda Dumai berdasarkan Kepmenhub nomor KP 1161 tahun 2012 tentang pemberian izin kepada PT Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada Tersus."Surat sakti dari Kemenhub ini telah mengguncang harmonisasi hubungan kerjasama Pelindo dan Perusda Dumai yang selama ini saling menguntungkan dua belah pihak. Kami meminta Pelindo tidak membatalkan MoU dengan perusda dan melakukan revisi kesepakatan serta melanjutkan kerjasana," harap massa HMI.Mahasiswa juga meminta ketegasan sikap pemerintah kota terhadap persoalan ini dan mengambil kebijakan yang kongkrit dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Massa HMI yang datang dengan membawa sejumlah poster demo ini meminta kewenangan pemanduan dan penundaan PT Pelabuhan Dumai Berseri di sejumlah terminal khusus (Tersus) di wilayah perairan setempat tidak dihapuskan.Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa HMI Cabang Dumai juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor (Polres) Dumai di pintu masuk Kantor Pelindo. Usai melakukan aksi di depan Kantor Pelindo, ratusan masa HMI melakukan aksi ke Kantor Walikota Dumai guna menindaklanjuti permasalahan tentang PT Pelabuhan Tiga Besaudara.Secara terpisah, Deputi General Manager PT Pelindo I Dumai, Aprilia Dwison menyatakan, pihaknya sangat menghormati keputusan pemerintah dan akan melaksanakan kebijakan Kepmen di wilayah wajib pandu."Karena terbitnya Kepmenhub ini lebih tinggi dari MoU, maka otomatis kerjasama dengan perusahaan daerah di tiga wilayah tersus gugur secara hukum. Kita tidak pada kapasitas pengambil kebijakan, melainkan pelaksana," ungkap Deputi PT Pelindo Dumai.(egy)