PEKANBARU - Hingga Selasa (7/1/2025), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru belum menerima keberatan dari perusahaan terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 sebesar Rp3.675.937 per bulan.

"Belum ada. Sampai sekarang belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan terhadap penetapan UMK 2025," ujar Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Syamsuwir.

Menurut Syamsuwir, besaran UMK 2025 telah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan melalui asosiasi-asosiasi perusahaan di wilayah Kota Pekanbaru.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan, seluruh perusahaan swasta di Pekanbaru diwajibkan untuk membayar upah karyawan sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

"Penetapan UMK sudah melalui perhitungan berbagai aspek, termasuk kondisi layak hidup bagi buruh. Jadi semua perusahaan harus menerapkannya," tegas Syamsuwir.

Posko Pengaduan Siap Tampung Keluhan Karyawan

Bagi karyawan yang tidak mendapatkan upah sesuai UMK, Disnaker telah membuka posko pengaduan di kantornya. Posko ini akan beroperasi sepanjang tahun untuk menerima laporan dari karyawan yang merasa hak mereka tidak dipenuhi.

"Posko itu selalu ada. Kapan saja ada karyawan yang tidak dibayarkan sesuai UMK, kita siap menerima aduan," tambahnya.

Penetapan UMK Rp3,675 juta ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layak hidup pekerja di Kota Pekanbaru sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. ***