RENGAT, GORIAU.COM - Hingga saat ini PT Inecda Plantations (IP) diduga belum mengantongi izin untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dimiliki. Padahal perusahaan telah beroperasi selama belasan tahun, karena itu Komisi A DPRD Inhu akan melakukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan dan pejabat terkait guna meluruskan permasalahan tersebut.

''Kita belum tahu sejauhmana kebenaran hal tersebut, karena belum tentu perusahaan berani melakukan penanaman investasi yang cukup besar di daerah jika badan hukumnya tak jelas. Namun untuk mengetahui kebenaran itu, kedua belah pihak harus dipanggil, bila benar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT IP belum mengantongi izin, pihak perusahaan harus ditindak tegas,'' kata Havizon Ramadhan, anggota DPRD Inhu, Minggu (2/6/2013).

Menurut Havizon Ramadhan, setiap PKS wajib memiliki izin dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 sebagaimana perubahan dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dari Menteri Lingkungan Hidup.

Demikian juga untuk Izin usaha industri PKS tersebut, wajib dimiliki perusahaan sesuai aturan UU No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Dimana aturan disana telah diatur denda dan sanksinya bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan, maka pihak terkait harus tegas menindaknya jika itu benar.

Menyoal isu PKS PT IP belum mengantongi izn, hal ini di bantah pimpinan PT.IP melalui humasnya Joko di ruang kerjanya Sabtu,(1/6/2013). Joko mengaku bahwa untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PKS PT.IP sudah punya yang di keluarkan Juni Tahun 1993 silam sesuai No.46/IMB/1993, termasuk untuk izin gangguan lingkungan (HO) dengan No.532/BPPT/XII/2010 yang di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Kab.Inhu Tahun 2010 lalu.

Hanya saja tentang legalitas tentang perizinan PKS PT IP belum lengkap, serta tidak mendaftar ulang setiap tahunnya kepada pejabat terkait, karena mendaftar ulang itu tentu harus pakai uang. Akan tetapi hal ini pihak perusahaan siap untuk mengurus untuk melengkapi perizinannya, dan akan menjupai instansi terkait untuk mengurusnya. sebutnya.

Ditempat terpisah Komisi Pencari Fakta Independen Republik Indonesia (KPFI-RI) Kab.Inhu Syarifuddin mengatakan, selain persoalan mencuatnya dari pejabat terkait tentang perizinan PKS PT.IP yang belum di penuhi perusahaan, juga masalah jalan lintas umum warga rusak akibat angkutan CPO PT.IP yang setiap hari di lewati.

''Pada hal jalan tersebut, bukan milik perusahaan terkecuali menumpang melintas, akan tetapi untuk pemeliharaan dinilai kurang perhatian serius. Demikian tentang sosialnya kepada masyarakat sekitar perusahaan, yang namanya Corporate Social Responsibility (CSR) itu belum berjalan. Pada hal perkebunan kelapa sawit yang luasnya puluhan ribu hektar itu, semuanya lahan inti,'' ujarnya. (aun)