RENGAT, GORIAU.COM - Upaya banding yang akan dilakukan oleh Pemkab Inhu terkait sengketa tanah sengketa dengan ukuran sekitar 107x115 meter mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya melaksanakan amar putusan PN Negeri Rengat karena berkaitan dengan hak dasar warga negara yang notabene merupakan rakyat Inhu.

Demikian disampaikan oleh Defrianto Tanius salah seorang pendiri Forum Pemantau Pembangunan Riau di Pematang Reba, Kamis (18/7/2013).

''Sudah tidak zamannya lagi pemerintah daerah menempuh upaya yang tidak penting dan menimbulkan kerugian kepada rakyatnya,, Pemkab Inhu tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang bersifat hanya sebatas mengejar prestise di sisi hukum yang sebenarnya merampas hak rakyat yang telah terbukti secara fakta hukum dan telah diperkuat oleh amar putusan PN Rengat,'' ujarnya.

Untuk itu Pemkab Inhu disarankan segera melaksanakan amar putusan Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan Pemkab. Inhu diminta untuk membongkar pagar serta membersihkan bangunan yang ada dilahan sengketa serta sekaligus menyerahkan kepemilikan lahan kepada pihak penggugat, membayar biaya perkara sebesar Rp1,6 Juta, membayar denda sebesar Rp225 juta pertahun, yang jika dikalkulasikan mencapai Rp4,775 miliar terhitung sejak tahun 1994.

''Lebih lanjut kita juga berharap kepada Pengadilan Tinggi Riau bahkan Mahkamah Agung untuk menolak upaya hukum yang akan dilakukan oleh Pemkab Inhu, kita berharap jajaran penegak hukum bertindak dengan cepat untuk melindungi hak-hak rakyat sebagaimana tujuan bangsa dan semangat reformasi, karena hakim yang seringkali disebut sebagai “wakil tuhan di dunia” diyakini memiliki penafsiran hukum yang sama jika memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi hak-hak rakyat,'' tegasnya.

''Secara pribadi kita menyatakan apresiasi terhadap sikap Tim Advokat dari penggugat yang terdiri dari Suhendro, Bakhtiar dan Janter SH yang mengatakan masih membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada Pemkab Inhu sebagai pihak tergugat untuk menyesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, yang juga telah diperkuat oleh pernyataan ahli waris yang mengatakan “pintu damai masih kami buka yang selebar-lebarnya untuk melakukan damai secara kekeluargaan, jalur hukum yang diambil selama ini adalah sebagai pembuktian terhadap fakta-fakta yang sebenarnya,'' tutupnya. (aun)