
SELATPANJANG - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menunda hearing dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang diagendakan, Rabu (19/4/2017) pagi. Pasalnya, dua kepala badan yang dipanggil hearing tersebut tidak hadir.
Agenda pagi itu, Komisi B DPRD Kepulauan Meranti hearing dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Hearing rencananya akan membahas masalah realisasi pendapatan daerah dan belanja pada triwulan pertama tahun 2017.
Setelah agenda hearing dimulai, yang terlihat hadir hanya setingkat kabid. Diantaranya, Kabid PBB Ery Yoserizal, Kabid Pajak dan Retribusi Khairuddin, Kabid Anggaran Mubarak, dan beberapa staff. Sementara Kepala BPKAD Hariyandi dan Kepala BPPRD Bambang Supriyanto, tidak hadir.
Dari Komisi B DPRD Kepulauan Meranti hadir Ketua Komisi B Dedi Putra. Terlihat juga Asmawi, Taufiek, dan Darsini.
Setelah melihat yang hadir hanya setingkat kabid, diambil kesepakatan bahwa rapat tidak dilanjutkan. Selanjutnya, kejadian ini akan dikonsultasikan ke pimpinan baik DPRD maupun Sekda. "Akan kita konsultasikan ke Sekda, kedepannya saat undangan hearing, kepala OPD tidak ditugaskan ke luar daerah," ujar Taufiek.
Asmawi menambahkan, mereka yang merupakan pimpinan komisi, berada di ruangan kerja saat anggota melakukan perjalanan. Sebaliknya di OPD, kepala dinasnya lebih banyak di luar sedangkan anggota yang diutus untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan.
"Ini tidak bisa diputuskan di level kabid. Rapat tidak usah kita lanjutkan karena ini tidak akan dapat membuat kesimpulan," cetus Asmawi.
Usai hearing, kepada GoRiau Dedi Putra mengaku bahwa itu sudah menjadi kesepakatan mereka di Komisi B. Hearing tidak akan dilanjutkan jika tidak dihadiri kepala OPD. "Menurut informasi yang kami terima, dua kaban itu sedang dinas di luar. Begitu juga sekretarisnya, sehingga hearing tidak bisa kita lanjutkan," kata Dedi Putra SHI, kepada GoRiau.
Komisi B DPRD Kepulauan Meranti tak kali ini saja menunda hearing dengan mitra kerjanya. Setiap kali pemanggilan rapat namun tidak dihadiri kepala OPD, dipastikan hearing (rapat) tersebut akan ditunda. ***