SELATPANJANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menargetkan 25 persen warga masuk dalam wajib aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) sebagai pengganti KTP di tahun 2023 ini.

Target ini digesa menyusul keluarnya Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/17865/Dukcapil tanggal 21 November 2022 perihal penerapan identitas kependudukan digital.

Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti, Agustia Widodo, SE MSi, menyebutkan pihaknya mulai melakukan aktivasi IKD kepada wajib KTP. Untuk mempercepat proses pengaktifan, warga diimbau segera mengunduh atau mendownload aplikasi IKD di App Store.

"Untuk mempercepat mencapai target tersebut, petugas Dukcapil akan mendatangi titik-titik keramaian," ujar Agustia Widodo, Selasa (28/2/2023).

Dijelaskannya, bahwa saat ini Disdukcapil Kepulauan Meranti sudah punya inovasi perekaman yang diberi nama Melala (melakukan layanan perekaman jemput bola). "Inovasi yang sudah ada akan kita gabungkan dengan IKD, sehingga akan jadi Melala plus IKD," jelasnya.

Dijelaskan pula, pendaftaran IKD dimulai dari ponsel, kemudian baru butuh verifikasi (scan barcode) di laptop atau komputer petugas Dukcapil. "Harus yang bersangkutan (aktivasi IKD), karena ada tahapan verifikasi wajah sebelum lanjut ke tahap berikutnya," jelasnya lagi.

Setelah IKD aktif, lanjut Widodo, ada kemudahan yang akan didapatkan oleh warga tersebut, karena akan mudah melihat data diri dari manapun asalkan masing-masing memiliki smartphone dan tersedia jaringan.

"Kalau IKD sudah aktif, di sana bisa dilihat data diri berupa KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), KIA (kartu identitas anak), maupun akte kelahiran. Jadi, ketika suatu saat tiba-tiba ingin melihat data, tak perlu susah-susah pulang ke rumah, cukup buka aplikasi IKD yang penting ada jaringan atau dalam keadaan online," ucapnya.

Namun, diakui Agustia Widodo, data dari aplikasi IKD ini pihaknya belum bisa langsung melakukan pencetakan, karena untuk mencetaknya dibutuhkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), sementara itu yang belum dimiliki.

"Kita belum punya alat tersebut dan sampai saat ini belum menjadi skala prioritas. File berkas kependudukan yang bisa langsung dicetak, selain KTP dan KIA, kita kirimkan langsung ke warga bersangkutan. Jadi mereka bisa mencetak darimana saja," akunya.

Hingga semester II tahun 2022, dari 211.187 jiwa yang tercatat di aplikasi, jumlah wajib KTP di Kepulauan Meranti sebanyak 155.162. Yang sudah merekam data diri sebanyak 145.704. ***