PEKANBARU - Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk turun ke Pekanbaru melihat kondisi warga binaan di Lapas Pekanbaru yang terkonfirmasi positif sebanyak 207 orang.

Mantan Bupati Rohul dua periode ini mengaku dirinya menerima banyak sekali telpon dari masyarakat yang khawatir dengan nasib anggota keluarganya di dalam lapas, begitu juga dengan keluhan masyarakat saat reses.

Dikatakan Achmad, dalam kondisi seperti ini harus ada kebijakan tegas, bukan lagi sekedar sosialisasi pemakaian masker, hand sanitizer, jaga jarak dan segala macamnya. Karena, ini sudah dalam kondisi ekstrem dan membutuhkan penanganan ekstrem pula.

"Jangan lagi bicara distancing-distancing, gimana mau mereka mau distancing, satu kamar aja isinya 20-30 orang. Solusinya mereka harus dirumahkan, supaya tidak ada klaster raksasa di dalam Lapas," tegas Politisi Demokrat ini kepada GoRiau.com, Rabu (4/11/2020).

Yang dirumahkan ini, jelasnya, harus memenuhi beberapa kriteria seperti usia yang sudah diatas 60 tahun, telah menjalani masa hukuman 2/3, dan ada jaminan dari pihak keluarganya bahwa mereka tidak akan berbuat macam-macam di luar nanti.

Selain itu, napi-napi juga harus dilihat pula track record nya selama didalam lapas, termasuk apa kasusnya yang menyebabkan mereka harus menerima hukuman kurungan penjara.

Jika ini dilakukan, maka yang belum terpapar virus ini bisa selamat. Gubernur, sambungnya, harus memahami kondisi ini karena bagaimanapun mereka adalah warga Riau juga. Makanya, Gubernur harus berkoordinasi dengan Kemenkumham.

"Apalagi mereka itu mayoritas OTG, mereka tidak merasa gejala, ternyata positif. Diisolasi mandiri tidak ada artinya karena disana sudah padat. Di Padang itu baru 40 orang yang positif tapi mereka sudah sibuk, pemerintah kita disini malah belum merespon," tuturnya.

Saat ini, kata Achmad, warga binaan yang masih sehat tengah dalam kondisi risau dan gelisah. Kondisi ini tentunya membuat mereka menjadi lebih mudah terjangkit virus karena imun tubuhnya melemah. Begitu juga dengan keluarganya yang di luar.

"Misalnya Mantan Sekda Inhu, Raja Erisman, terus Bupati Inhu Raja Thamsir. Mereka kan sudah diatas 60 tahun. Kita jangan melihat karena dia seorang mantan pejabat, tapi karena dia manusia. Aspek kemanusiaan harus jadi pertimbangan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.502 warga binaan atau narapidana (napi) di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Riau, telah menjalani tes usap (swab test). Berdasarkan hasil tes yang sudah keluar, 207 napi dinyatakan positif Covid-19.

''Swab massal yang kami lakukan kepada warga binaan maupun pegawai, hasilnya baru keluar kemarin. Dari 1.502 warga binaan, yang terkonfirmasi baru 207 orang,'' ungkap pelaksana tugas (Plt) Kalapas Pekanbaru Alfonsus Wisnu Ardianto, Selasa (3/11/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sambung Alfonsus, selain 207 warga binaan, sembilan petugas Lapas juga positif Covid-19. Para petugas yang terkonfirmasi positif tertular virus mematikan itu menjalani isolasi mandiri.

''Kami masih menunggu konfirmasi dari hasil 1.502 warga binaan itu, apakah akan ada penambahan atau tetap 207 orang. Kegiatan swab massal kami laksanakan sejak 26 Oktober lalu,'' ujar Alfonsus.***