JAKARTA – Gelombang pertanyaan publik soal penanganan bencana di Sumatra terus menguat. Banyak yang mendesak pemerintah pusat menerbitkan status darurat nasional. Namun, di balik dorongan tersebut, terdapat mekanisme panjang yang jarang diketahui publik.


Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan bahwa penetapan darurat nasional bukan keputusan spontan. Sebaliknya, pemerintah pusat hanya bisa menetapkan status itu jika daerah benar-benar kehabisan kemampuan.

"Dasarnya usulan provinsi. Jika kabupaten atau kota tak mampu, mereka mengusulkan naik. Bila provinsi pun tak sanggup, barulah pemerintah pusat dapat menetapkan sebagai bencana nasional," katanya, Minggu (30/11/2025).

Ia menilai pola pikir publik sering terjebak pada anggapan bahwa semakin besar dampak bencana, semakin layak ditetapkan sebagai darurat nasional. Padahal, undang-undang menempatkan kapasitas daerah sebagai indikator utama. 

Sebagai contoh, ia kembali menyinggung gempa mematikan Yogyakarta tahun 2006. Pemerintah pusat kala itu tidak menerbitkan darurat nasional meski korban meninggal mencapai angka fantastis.

"Yogyakarta saat itu masih mampu mengelola pelayanan publik dan menyalurkan bantuan. Karena itu tidak dinaikkan menjadi bencana nasional," ujarnya. 

Trubus menjelaskan, status darurat nasional membawa implikasi yang jauh lebih luas dari sekadar penanganan bencana.

"Kalau ditetapkan nasional, semua sumber daya diarahkan ke satu titik. Sekolah bisa libur, tenaga medis difokuskan, layanan lain ikut tersedot," ungkapnya.

Ia memandang wajar kegelisahan masyarakat yang mempertanyakan langkah pemerintah pusat. Namun ia kembali mengingatkan bahwa status tersebut tidak dapat dipaksakan ketika daerah masih sanggup mengelola krisis.

"Kalau daerah masih bisa bergerak, masih bisa mengatur anggaran dan koordinasi, itu tetap jadi urusan daerah," sambungnya. 

Menurutnya, beban besar yang ditempatkan pada daerah juga berkaitan dengan akar masalah bencana. Banyak insiden muncul akibat kerusakan lingkungan yang dipicu kebijakan lokal.

"Kerusakan lingkungan dan penggundulan hutan itu ranah pemerintah daerah yang memberikan izin," tandasnya. ***