PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski sudah memiliki aturan yang jelas terhadap ketertiban sosial, namun Pekanbaru masih menjadi primadona bagi kalangan pengemis dan gelandangan dalam mendapatkan penghasilan. Pasalnya, Perda yang dibuat dengan anggaran ratusan juta tidak serta merta bisa diterapkan.

Penerapan Perda yang salah satunya memuat larangan melakukan aktifitas mengemis dan gelandangan itu, dinilai masih lemah. Bahkan meski dilakukan penegakan hukum hingga dilakukan penahanan, namun Pemko Pekanbaru tidak punya penyelesaian yang baik.

''Pekanbaru sudah memiliki Perda tetapi kenyataanya jumlah pengemis dan gelandangan (Gepeng). Pemko belum maksimal menjalankan Perda ini,'' ujar Pengamat Perkotaan, Ir Mardianto Manan MT.IAP, Senin (22/7/2013).

Dikatakan, meski sudah ada Perda tetapi kenyataanya jumlah Gepeng kian bertambah. Artinya inikan, Pemko melalu instansi terkait tidak berani menjalankanya Perda yang dibuat, sehingga wajar saja kota ini tetap jadi idola para Gepeng.

Dosen Universitas Islam Riau (UIR) Program Studi Perencanaanya Tata Wilayah Kota/Desa, menambahkan bulan puasa dan jelang lebaran menjadi momen bagi gepeng musiman.

Mardianto juga mengatakan, memang diakui ada aksi razia yang dilakukan petugas Satpol PP dan Instansi terkait tapi kenyataanya itu tidak ada solusi. Sebab sebutnya, seusai ditangkap saat razia tetapi bukannya dibina, tetapi dilepaskan begitu saja.

Mardianto juga minta pemerintah tegas menindak pihak-pihak yang manfaatkan pengemis musiman dengan memberikan edukasi dan pembinaan sosial dan keagamaan terhadap mereka ini. ''Bagi yang betul-betul mengalami disability (ketidakmampuan fisik), seperti tuna netra, orang jompo. pemerintah harus menjaminnya di rumah-rumah singgah atau panti-dibiayai negara," katanya.

Mardianto mengatakan, tidak ada alasan bagi siapapun menjadikan disabilitas sebagai dalih mengemis seperti memanfaatkan musim yang seperti ini. Demikian juga dengan masyarakat yang faqir miskin itu, seharusnya diberikan pembinaan oleh negara lewat dengan berbagai program pemberdayaan prospektif.Apalagi itu diatur dalam UUD 45. (rdi)