Strategi Fiskal Riau 2026: SF Hariyanto Targetkan PAD Tembus Rp5 Triliun Demi Pelayanan Dasar

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tahun 2026 sebagai periode krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menuntaskan berbagai kewajiban keuangan yang sempat tertunda. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan anggaran tahun ini adalah menjamin pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Langkah strategis ini mencakup penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur anggaran ke pemerintah kabupaten dan kota. SF Hariyanto menyebut penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas utama agar roda pembangunan di daerah tidak terhambat dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah tetap terjaga.

"Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Meski harus memastikan stabilitas terjaga, serta menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten kota," jelas SF Hariyanto di Gedung Pauh Janggi, Jumat (20/2/2026).

Pemerintah Provinsi Riau optimis bahwa seluruh kewajiban tersebut dapat dirampungkan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, SF Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai program yang belum berjalan maksimal dalam satu tahun terakhir akibat kondisi fiskal yang mengharuskan adanya penyusunan skala prioritas yang ketat.

"Kami menyadari pada tahun pertama ini belum semua harapan dapat kami tunaikan. Namun, kami tidak berhenti. Sejak saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas, fokus besar saya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tuturnya.

Guna menopang beban anggaran dan memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim ini melibatkan unsur DPRD serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan langkah-langkah yang diambil lebih terintegrasi dan terukur. Salah satu senjata utama yang disiapkan adalah digitalisasi pengelolaan pendapatan untuk menekan potensi kebocoran serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.

Target yang dipatok pun tidak main-main. Pemerintah daerah mengincar tambahan potensi PAD mencapai Rp3 triliun hingga Rp5 triliun yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, hingga pajak air permukaan. Selain itu, investasi yang masuk ke Riau didorong untuk menggunakan rekening Bank Riau Kepri (BRK) Syariah guna memperkuat ekosistem keuangan lokal.

"Sehingga, dividen yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat Riau. Dengan kemandirian fiskal yang kuat, kita bisa menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat," pungkasnya.

Langkah konkret ini diharapkan mampu membawa Riau keluar dari ketergantungan anggaran pusat dan menciptakan kesinambungan pembangunan yang lebih tangguh di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. ***