PEKANBARU, GORIAU.COM - Penasehat hukum karyawan CPI, Maqdir Ismail meminta pengadilan untuk segera menghentikan proses hukum Bachtiar Abdul Fatah dan membebaskan kliennya dari tahanan. Hal ini disampaikan sehubungan dengan penetapan Pengadilan Tipikor yang telah menjadwalkan sidang yang pertama untuk Bachtiar pada hari Rabu, 5 Juni 2013.

Menurut dia dalam surat elektroniknya, Rabu (5/6/2013), Pengadilan Tipikor harus segera menghentikan proses hukum terhadap Bachtiar dan membebaskannya dari tahanan sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2012 yang telah mengabulkan gugatan pra peradilan dan memutuskan pembebasan Bachtiar dari tahanan.

Menurut dia, penyidik Kejaksaan Agung juga harus membatalkan penetapan Bachtiar sebagai tersangka karena penahanan dan penetapannya sebagai tersangka tidak didahului dengan bukti-bukti yang cukup. "Kami minta agar aparat penegak hukum untuk meninjau kembali secara seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tentang pembebasan status Bachtiar sebagai tersangka dalam kasus bioremediasi ini," katanya.

Tindakan Kejagung menangkap dan menahan Bachtiar menurut dia merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan dan berarti pelanggaran terhadap hak hukum dan hak asasi Bachtiar sebagai warga negara yang merdeka.

Maqdir pun menegaskan bahwa sesuai hukum di Indonesia putusan praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga jika Kejagung hendak melakukan upaya hukum atas putusan pra peradilan tersebut maka semestinya Kejagung mengajukan peninjauan kembali (PK). Kejagung tidak dapat melanjutkan proses penyidikan kasus ini apalagi membawanya ke penuntutan tanpa ada penetapan pengadilan yang lebih tinggi.

"Kami minta dengan hormat agar Kejagung dan Pengadilan Tipikor sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi harapan atas ditegakkannya keadilan di negara ini dapat menghormati putusan pengadilan sebelumnya yang sudah bersifat final dan mengikat," pungkasnya.(rls)