PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Sawit Masa Depanku (Samade) Provinsi Riau, Karmila Sari, mewacanakan pembentukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini di sekitaran perkebunan kelapa sawit yang jauh dari PKS.

Dikatakan Karmila, Provinsi Riau memiliki kawasan perkebunan terluas se-Indonesia, dengan total yang tercatat 3,4 juta hektar, 40 persen diantaranya dimiliki oleh petani swadaya.

Sayangnya, banyak perkebunan yang memiliki akses jalan sulit, sehingga petani terpaksa mengeluarkan biaya transportasi pengangkutan sawit, ini membuat para petani harus menjual buah sawit dengan harga lebih murah dibanding harga biasa.

"Gimana mau keluarkan sawit, kalau kondisi jalannya tak bagus. Nah ini kan, memakan biaya, lagi-lagi petani dirugikan. Salah satu upaya kita adalah membuat PKS mini, supaya akses ke pabrik dekat, dan petani tidak perlu memotong harga," ujar Karmila, Kamis (25/11/2021).

Apalagi, kata Karmila, saat ini ada produk turunan dari buah sawit yaitu Sawit Minyak Merah (Samira), yang memiliki kandungan beta karoten, pigmen oranye-merah yang mana zat itu memberi warna khas pada wortel.

"Ini memang belum terlalu dikenal, tapi minyak ini lebih menyehatkan karena ada zat-zat tadi itu. Saat ini, produk Samira ini sedang diurus HAKI-nya," tuturnya.

Disamping itu, Samade juga akan mensosialiasikan terkait wacananya ini kepada asosiasi-asosiasi pengusaha PKS supaya nanti tidak ada ketersinggungan dalam pembentukan PKS mini tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Masa Depanku (Samade), Tolen Kateren, secara resmi melantik Ketua DPW Samade Riau, Karmila Sari, untuk masa periode 2021-2026, Kamis (25/11/2021).

Dalam struktur kepengurusannya, Karmila Sari akan dibantu Sekretaris, Syahroni Tua, dan Syamsurizal. Ketiganya merupakan Anggota DPRD Riau periode 2019-2024.

Usai dilantik, Karmila, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan perannya yang saat ini sebagai Anggota DPRD Riau dalam melanjutkan aspirasi para petani sawit yang ada di Riau.

Selama ini, kata Karmila, dirinya cukup banyak menjalin koordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga pusat dalam meningkatkan perekonomian para petani.

"Kita akan mulai dengan menertibkan kelompok-kelompok tani yang ada, karena kan syaratnya itu minimal 20 petani. Jadi, kita daftarkan mereka secara resmi supaya program-program pemerintah bisa dirasakan petani," ujar Karmila.

Sebelum pelantikan ini, lanjut Karmila, pihaknya sudah mengundang perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan mengsinkronkan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. ***