PEKANBARU, GORIAU.COM - Meskipun persoalan gugatan masyarakat terhadap 12 Caleg Partai Demokrat sedang ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun KPU Riau tetap bersikukuh, kalau pihaknya yang benar. Bahkan Ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli ogah belajar dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Waropen, Papua.

Kasus tersebut adalah tentang penggunaan tanda tangan scaning di lembaran persyaratan form BB 1-BB 11 pendaftaran Caleg. KPU Riau membenarkan, bahwa pada lembaran itu dibolehkan menggunakan tanda tangan scanning. Sedangkan di Waropen, dengan kasus yang sama namun dari Caleg Golkar, tidak diterima KPU setempat.

Sementara itu, pihak pengadu dengan kuasa hukum Bambang H Rumnan, SH menegaskan KPU Riau salah kaprah memahami ketentuan persyaratan Caleg. Sedangkan kasus di Waropen, dijadikan yurispudensi untuk menggagalkan 12 Caleg Demokrat yang menggunakan tandatangan tersebut.

"Waropen itu dimana? Irian sana bukan? Masa iya kita (orang Riau) belajar ke Irian," ujar Edy Sabli kepada wartawan, Kamis (28/8/2013) di ruangannya, kantor KPU Riau, jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Menurutnya, meskipun KPU seluruh Indonesia mempunyai ketentuan yang sepayung, namun KPU Riau tetap berpegang pada aturan dan arahan KPU Pusat. Edy juga tidak peduli dengan kasus di Waropen.

"Kalau di Waropen begitu biarlah, kita kan KPU Riau. Ya, kita harus berpegang pada aturan, bukan pada KPU Waropen," katanya.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus tersebut di DKPP Jakarta akan final malam ini. Edy Sabli optimistis, 12 Caleg Partai Demokrat yang dipermasalahkan, tidak akan gugur dari Daftar Calon Tetap (DCT). Pasalnya, Edy menduga, persoalan itu buntut dari masalah politik internal partai berlambang bintang mercy itu.

"Kita tahulah motifnya, itukan akibat politik partai itu sendiri," tandasnya.(kha)