PEKANBARU – Terkait kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen, Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pergeseran anggaran.

“Wah, saya tidak tahu kalau untuk November–Desember ini TPP telah dipotong. Itu kebijakan kepala daerah. Pada dasarnya kepala daerah punya kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran, tentu setelah konsultasi dengan Kemendagri,” ujar Ahmad Tarmizi, Senin (17/11/2025).

Isu pemotongan TPP ini disebut-sebut juga akan berlanjut pada tahun 2026. Menurut politisi PKS tersebut, hal itu masih sebatas usulan dan akan dibahas dalam proses penganggaran.

“Kalau TPP ini berkaitan dengan rasionalisasi keuangan daerah, itu sah-sah saja. TPP pada dasarnya melihat kemampuan keuangan daerah. Kalau dipaksakan besar sementara keuangan defisit, tentu harus diseimbangkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, besaran TPP pada tahun-tahun berikutnya akan bergantung pada usulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan anggaran selanjutnya. ***