PEKANBARU – Koordinator Lapangan tenis indoor DPRD Riau, Ade Agus Hartanto membantah jika lapangan tenis indoor dibisniskan pihaknya.

Namun ia mengakui ada uang kebersihan yang ditarik dari klub tenis yang menggunakan lapangan tenis indoor DPRD Riau dan menurut anggota DPRD Riau ini itupun atas kesepakatan antar pemain.

"Uang kebersihan tidak sama besarnya, bagi jadwal klub yang main dua kali seminggu Rp750 ribu, itu yang aku tahu, uangnya dikelola oleh pemain juga bukan kita yang pegang," kata Ade kepada GoRiau.com.

Ade mengaku tak ikut-ikutan soal duit dan uang kebersihan itu atas inisiatif dari pemain tenis agar lapangan tenis indoor itu terkelola dengan baik,

"Kalau hanya main saja yang bersihkan? Sementara CS (cleaning servis) kita tak cukup membereskan lapangan yang satu hari itu ada empat kali jadwal main dari empat klub. Jadi tak ada sewa," ucapnya.

Ade mengatakan dirinya ditunjuk oleh pemain tenis sebagai koordinator agar lapangan tenis itu lebih tertib dikelola, karena sebelumnya tanpa ada koordinator lapangan itu tersebut dipakai secara ugal-ugalan bahkan ada yang berkelahi berebut main. ‘’Namun setelah ada koordinator semua itu bisa ditertibkan," ujarnya.

Dulu, jelas Ade, sebelum ada koordinator ia mendapat informasi ada uang sewa, setelah dirinya dipercaya jadi koordinator tak ada lagi uang sewa. ‘’Karena tidak ada Perdanya jadi mana boleh disewa-sewakan. Muncul pertanyaan bagaimana solusi untuk membersihkan lalu kubilang siapa yang main itu yang bertanggung jawab? membersihkannya, akhirnya pemain yang tak ikut membersihkan mengumpulkan iuran, namun berapa duitnya mulai aku jadi koordinator tak tahu jumlahnya," bebernya.

Uang kebersihan yang dikumpul dari pemain itu kata Ade itu untuk biaya kebersihan pembeli alat pel, alat kebersihan lainnya, "Tapi berapa terkumpul per bulannya itu aku tidak tahu," jelasnya.

Menurut Ade, dirinya sudah menyampaikan ke sekretariat DPRD Riau agar segera dibuat aturan penggunaan lapangan tenis indoor tersebut, cuman kalau pakai Perda lapangan itu akan sulit ada pemainnya.

‘’Kalau ada Perda harga sewa lapangan jadi makin tinggi harganya, harus dicari regulasi yang lebih tepat supaya lapangan ini terkelola daripada lapangan itu dibiarkan terbengkalai," katanya.

Selain untuk olahraga, tambah ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini, lapangan tenis indoor juga dimanfaatkan untuk kegiatan politik anggota DPRD Riau, bahkan ada pesta nikah disitu,

"Jadi asumsi orang uang kebersihan tersebut untuk oknum-oknum DPRD itu tak benar, berapalah uang Rp5-6 juta per bulan itu, aku bukan orang bodoh juga, ngutip uang dari fasilitas negara," tutupnya. ***