PEKANBARU - Terancam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Riau melayangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

Isinya mengenai kekhawatiran APHI atas dampak yang ditimbulkan Permen Gambut terhadap kelangsungan industri hutan tanaman industri mereka. Juga dampaknya bagi ekonomi dan sosial di Riau.

Melalui surat Nomor 031/APHI-Riau/V/2017 pada 8 Mei 2017 itu, APHI menjabarkan bahwa sesuai aturan teknis PermenLHK No.17/2017 tentang Pembanggunan Hutan Tanaman Industri (HTI), mengharuskan pemegang izin HTI merencanakan kembali penataan ruang areal gambut dalam wilayah kerjanya dengan perbubahan Rencana Kerja Usaha (RKU).

Perubahan itu adalah hasil dari tumpang susun Peta Fungsi Ekosistem Gambut dengan Peta RKU yang menhgasilkan perubahan dilapangan secara keseluruhan berimplikasi pada berkurangnya areal budidaya untuk tanaman pokok dan tanaman kehidupan, untuk menjadi kawasan lindung.

Dengan begitu, dari 526.070 hektare (Ha) areal HTI yang sudah ditanami di Riau, berdasarkan regulasi yang baru ada 398.216 Ha akan berubah menjadi fungsi lindung. "Artinya ada 76 persen dari total HTI yang sudah ditanami akan menjadi fungsi lindung, bisa panen satu daur saja namun tidak boleh ditanami lagi. Berarti, hanya sisa 127.854 hektareatau 24 persen saja," kata Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon di Pekanbaru, Kamis (11/5/2017).

Setelah menjadi fungsi lindung, pemegang izin HTI akan kehilangan investasi yang sudah ada sekitar Rp6,63 triliun. Ditambah lagi dengan kewajiban bagi pemegang izin melakukan pemulihan diarea tersebut yakni sekitar Rp15,92 triliun.

Selain itu, pengurangan area yang sebelumnya ditanami akan membuat industri kehilangan bahan baku sekitar 9,5 juta M3/tahun, sehingga produksi pulp dan kertas di Riau akan berkurang 2,12 juta tonper/tahun dengan asumsi 1 ton pulp dengna bahan baku kayu 4,5 M3.

Dampaknya terhadap penerimaan ekonomi negara adalah penurunan ekspor 1,48 ton/tahun (asumsi 70% dari produksi untuk ekspor), yang mengakibatkan kehilangan devisa negara sebesar 594,720 miliar US$, belum termasuk pajak ekspor dan pajak lainnya.

Dampak sosialnya adalah diperkirakan 20.790 karyawan baik langsung maupun tidak langsung akan terkena ancaman pemutusan hubungan kerja(PHK), selama lima tahun ke depan. Dengan konsekuensi perusahaan HTI akan menanggung biaya PHK sebesar Rp520 miliar. Kemudian, dampaksosial dari pola kemitraan yang selama ini dibangun juga akan berhenti, seperti kepada koperasi, kelompok tani yang merupakan bentuk perwujudan sosial perusahaan (CSR).

"Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan ini karena tidak memberikepastian bagi dunia usaha dan dampaknya besar bagi pemasukan negara, belum lagi dampak dari pengurangan tenaga kerja," katanya.

Di sisi lain ia mengatakan, kebijakan lahan pengganti (land swap) yang dijanjikan Kementerian LHK sampai kini belum ada kepastian. Kementerian terkait hanya memastikan area untuk HTI yang tersedia di Riau seluas 10.360 Ha. "Artinya tidak sebanding dengan areal yang dibutuhkan seluas 398.216 hektare. Jika lahan pengganti berada di luar Riau, maka akan tidak efisien dan menambah biaya pengangkutan sampaike pabrik," katanya.

Ia berharap pemerintah bisa menunda penerapan regulasi tersebut agar dilakukan evaluasi serta kajian yang komprehensif. Di antaranya adalah lahan pengganti yang dijanjikan dipastikan tersedia dan layak kelola. Revisi RKU baru dapat dilaksanakan jika lahan pengganti tersedia.

Kemudian hingga saat ini belum ada teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan tanaman asli gambut dalam skala luas, sehingga rencana pemulihan dengan penanaman tanaman asli gambut di areal yang ditetapkan sebagai fungsi lindung dapat dilakukan dalam skala besar.

"Kami khawatir akan terjadi okupasi terhadap kawasan hutan yang telah mengalami perubahan tata ruang berupa perambahan," katanya. ***