PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Perseteruan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar terus memuncak terkait status lima desa. Setelah dilapokan ke Polda Riau, sekarang Bupati Rohul, Drs Achmad MSi justru menuding Bupati Kampar Jefry Noer bodoh dan tak tahu hukum.

Berbicara dihadapan masyarakat 5 desa, di Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam, Jumat (27/12/2013), Achmad menilai sang Bupati Kampar iu juga tak tahu aturan. Dia menilai rekomendasi Plt Gubernur Riau HR Mambang Mit hanya mengacaukan masyarakat dan cacat hukum.

Bahkan kepada wartawan, Achmad mengatakan adanya informasi Bupati Kampar melaporkan Bupati Rohul secara pidana terkait pelepasan dan pembongkaran plank merek atas nama pemerintah Kampar dilakukan Satpol PP Rohul beberapa waktu lalu, dia menjawab dengan nada emosi dan mengatakan siap menghadapi itu apapun resikonya sebab itu sudah prosedural.

''Kan aneh, kok baru sekarang buat plang merek, padahal kantor desa kita sudah ada, bahkan itu sudah puluhan tahun, kok sekarang, mereka mau mengacak-acak Rohul, ada apa ini,'' kata Achmad.

Diterangkan Bupati Rohul, tidak mungkin Puskesmas, sekolah, kantor dan kantor pelayanan lainnya yang sudah milik Rohul, tiba-tiba menjadi milik kabupaten lain, itu sesuatu tak logis, apalagi kantor desanya baru disewa, sedangkan Rohul sudah lama parmanen dan kadesnya dipilih masyarakat secara demokrasi.

Ditegaskan Achmad, Bupati Kampar, seharusnya menunggu hasil keputusan dan kesepakatan resmi, tidak asal main pasang saja, ini belum ada kesepakatan antara kedua pemerintah.

''Plt Gubernur Riau, umur seminggu itu tak ada hak menentukan batas wilayah, surat keputusan dia pun tidak dikasih sama kita, kita hanya dapat copiannya dari orang lain, masa memutuskan secara sepihak, kemudian kita sudah telusuri ke Bidang Hukum Setdaprov Riau, katanya tidak tahu dari mana datangnya rekomendasi itu maka kita anggap itu palsu,'' ucap Achmad.

DiJelas Bupati Rohul, ada tiga hal yang tak boleh dilakukan PLt Gubernur itu, yakni terkait keuangan daerah, kemudian mengenai personil atau kepegawaian, terkahir terkait batas wilayah. ''Ini Mambang Mit baru satu minggu jadi Plt Gubernur sudah mengacak-acak daerah ini. Kita sudah laporkan itu, pada pihak berwenang, kemudian mengapa kita tidak dapat tembusan rekomendasinya, mengapa hanya ke Kampar saja,'' ujar Achmad.

Ketika ditanya, adanya pernyataan kalau Achmad bergaya premanisme dengan membongkar plang-plang Kampar, dengan tegas dijawabnya, itulah prosedur, masa dalam 1 desa ada dua Kades, ada dua pemerintahan! itu yang membuat hancur dan kacau.

Saat ditanya apakah persoalan ini menyangkut minyak bumi? Achamd menegaskan, tidak hanya persoalan minyak tapi pemerintahan resmi di lima desa itu hanya Rohul, sebab itu sesuai UU Pemekaran Rohul.

Sementara itu tokoh masyarakat Tanah Datar, Purwanto, mengatakan kalau kades Pjs dari Kampar, sewaktu Pilkades kemarin kalah makanya dia mengatakan dirinya sebagai kades dari Kampar Kecamatan Tapung Hulu.

''Kami melihat penurunan plang merek Kampar, itu bentuk perhatian Pemkab Rohul pada kami, kami senang itu diturunkan berarti kami diperhatikan, Sedangkan Pjs Kades Fazlan Nur, gara-gara kalah nyalon kades kemarin, makanya dia dapat mandat dari Kampar, saya saja sejak tahun1996 di sini, belum ada Pemkab Kampar menggelar Pilkades di sini,'' kata Purwanto.

Sedangkan, Boimin, Atok dan lainnya, tinggal juga di Tanah Datar, mengaku masuk Kampar, sebab setahu mereka itu Kecamatan Tapung Hulu masuk Kampar dan tidak pernah jadi Rohul dan mereka mengaku sudah tinggal disitu sejak tahun 1998.

''KTP dan KK kami itu dari Kampar, secara administrasi pemerintahan kami terus berurusan ke Kampar," ucap Atok.

Sambung Boimin mengatakan, mereka sebenarnya pasrah saja jika ada keputusan resmi pemerintah, daerah itu jadi Rohul, maka masyarakat juga akan mengikut, begitu juga dengan sah menjadi Kampar masyarakat pasti mengikut.

''Ini kami bingung, kami mau jadi orang mana, karena kami diperintah Kades untuk masuk Kampar,'' tambah Atok.

Pantauan di lapangan, masing-masing baliho pemerintah, terpajang di jalan-jalan sepanjang desa tersebut, baliho himbauan dari Pemkab Rohul menyebutkan undang-undang Pemekaran Kabupaten Rohul desa itu masuk Rohul. Sedang baliho Kampar memajang hasil keputusan MA dan rekomendasi Plt Gubernur Riau HR Mambang Mit kalau Desa Tanah Datar masuk Kampar.

Bahkan terlihat baliho-baliho Caleg 2014 dari beberapa Partai Politik asal Kampar dan Rohul juga sudah ada di desa tersebut. (srt)