BENGKALIS, GORIAU.COM - Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Misliadi, mengingatkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis segera menuntaskan penyerahan seluruh dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dengan begitu proses lelang bisa digesa dan diharapkan akhir Juli ini sudah selesai semua, selanjutnya pertengahan Agustus rekanan sudah bisa memulai pekerjaan di lapangan.

''Harapan kita tahun ini realisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa jauh lebih maksimal dibandingkan tahun 201. Khususnya untuk kegiatan fisik, terutama pembangunan jalan-jalan poros atau penghubung antar desa, jembatan maupun jaringan listrik. Sebelum Agustus diharapkan semua kegiatan lelang sudah selesai di ULP,'' ujar Misliadi kepada wartawan, Minggu (21/7).

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta kepada pihak ULP dalam pelaksanaan proses lelang lebih mengedepankan transparansi dan asas kepatutan. Apalagi sekarang ini dengan terjadinya kenaikan harga BBM, otomatis berdampak pada kenaikan seluruh harga material, sementara owner estimate (OE) yang dipakai mengacu harga sebelum kenaikan BBM.

Untuk kegiatan fisik, dengan kondisi sekarang panitia tidak bisa otomatis memenangkan perusahaan yang menawar dengan bantingan tertinggi, apalagi dengan bantingan mencapai 20 persen. Hal tersebut sangat beresiko karena tidak menutup kemungkinan rekanan yang melakukan bantingan diatas 15 persen dari OE, tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang didapatnya.

''Seluruh panitia di pokja harus betul-betul selektif menetapkan pemenang lelang, bukan hanya kelengkapan dokumen serta berdasarkan rangking. Kondisi sekarang ini istilah rangking atas harus menang tidak bisa diberlakukan, tetapi rekanan yang menawar dengan harga wajarlah yang patut dimenangkan,'' pungkas Misliadi.

Alumni UIN Susqa Pekanbaru ini juga berharap tahun ini realisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa menembus 90 persen di seluruh SKPD. Untuk SKPD bersama ULP diminta saling bersinergi, tidak salingmenuding apabila terjadi persoalan pada saat pelaksanaan pelelangan.

''Sekarang ini ada kecenderungan pokja di ULP dengan SKPD saling tuding, ketika ada kesalahan. Seperti yang terjadi di Pokja I, ada SPPBJ yang dikembalikan SKPD ke Pokja, kemudian belum lama ini pelelangan pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan di Pokja III dipending karena protes rekanan pada saat anwijzing,'' ujarnya memberi contoh.(jfk)