PEKANBARU - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menyoroti perubahan keterangan Direktur CV Sawit Hijau Sejahtera, Jon Travolta dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Adik kandung Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles tersebut dihadirkan sebagai saksi terkait aliran pinjaman uang sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari dana PI PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Selasa (9/6/2026).

Jaksa penuntut umum, Tomi Jepisa dan Cindy Sihotang menghadirkan Jon Travolta bersama delapan saksi lainnya. Dalam persidangan, majelis hakim yang dipimpin Jonson Parancis mendalami asal-usul dan administrasi pinjaman bernilai miliaran rupiah tersebut karena menemukan ketidaksesuaian dengan kesaksian staf PT SPRH, Makhruflis pada sidang sebelumnya.

Awalnya, Jon Travolta mengaku bahwa Makhruflis yang menawarkan pinjaman uang sebesar Rp6 miliar kepadanya. Namun, hakim mengingatkan bahwa dalam persidangan sebelumnya, Makhruflis justru menyatakan Jon Travolta yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pinjaman.

"Kemarin dalam keterangan Makhruflis, saksi yang meminta pinjaman uang kepadanya. Sekarang kok keterangannya berbeda pula, mana yang benar?" tanya Jonson Parancis.

Setelah sempat bersikukuh dan diingatkan bahwa seluruh keterangan diberikan dibawah sumpah, Jon Travolta akhirnya mengakui bahwa dirinya yang meminta pinjaman tersebut kepada Makhruflis. Dana jumbo itu digunakannya untuk memenuhi kebutuhan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaannya.

Di hadapan majelis hakim, Jon Travolta juga mengungkapkan bahwa ia menjanjikan keuntungan kepada Makhruflis dari bisnis tersebut. Kompensasi yang dijanjikan tergolong besar nilai nominalnya.

"Keuntungan perusahaan sekitar Rp300 juta per bulan. Saya menjanjikan Rp190 juta kepada Makhruflis," ujarnya.

Keuntungan tersebut diakui telah diterima Makhruflis selama lima bulan. Jon Travolta berjanji akan mengembalikan pinjaman dalam waktu satu tahun, bahkan bisa lebih cepat apabila lahan milik orang tuanya mendapat pembayaran ganti rugi dari PT PHR.

Kecurigaan majelis hakim semakin mendalam saat memeriksa legalitas dokumen yang menjadi dasar pinjaman Rp6 miliar tersebut. Jon Travolta mengaku transaksi bernilai fantastis itu hanya didukung kuitansi, tanpa disertai perjanjian kerja sama atau dokumen hukum lain yang lazim digunakan dalam dunia bisnis.

Jawaban itu memicu teguran keras dari majelis hakim yang mempertanyakan kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan. Hakim menilai saksi tidak mampu menjelaskan dokumen perusahaan maupun administrasi usaha yang memadai.

"Kamu ini yang punya perusahaan kok tidak bisa menyebutkan apa saja dokumen dalam perjanjian kerja sama peminjaman uang Rp6 miliar itu. Itu perusahaan kamu atau tidak?" kata Jonson Parancis dengan nada kesal.

Saat ditanya mengenai asal-usul uang, Jon Travolta mengaku baru mengetahui dana yang dipinjamkan Makhruflis berasal dari dana PI PT SPRH saat dirinya diperiksa oleh penyidik. Mengenai status pengembalian dana, ia menegaskan bahwa seluruh pinjaman tersebut kini telah dilunasi.

"Sudah Yang Mulia. Uang itu saya kembalikan kepada Makhruflis," jelasnya.

Dugaan korupsi ini menyeret mantan Direktur Utama PT SPRH, Rahman sebagai terdakwa utama bersama tiga orang lainnya, yaitu penasihat hukum perusahaan, Zulkifli; Asisten II Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH, Muhammad Arif; serta Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan, Dedi Saputra.

Kasus bermula ketika PT SPRH menerima dana PI sebesar Rp551.473.883.895 dari PT PHR pada periode 2023–2024 sebagai hak partisipasi daerah untuk meningkatkan perekonomian. Namun, dana tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa serta disalurkan ke berbagai pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp64.221.484.127,60. Untuk memulihkan kerugian tersebut, penyidik telah menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara, termasuk satu unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Petapahan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. ***