PEKANBARU- Kabupaten Siak tidak henti-hentinya menorehkan prestasi. Kali ini, kabupaten berjuluk Negeri Istana itu menerima penghargaan dari Gubernur Riau program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama empat kabupaten/kota lainnya.

Prestasi yang diraih Kabupaten Siak adalah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dari sekian banyak perusahaan yang ada, hanya 6 perusahaan yang dinilai kecelakaan nihil (zero accident).

Saat dijumpai seusai acara, Bupati Siak diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syafrilenti, mengaku senang atas prestasi yang diraih. Dia mengatakan penghargaan tersebut merupakan salah satu komitmen Pemkab Siak dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Alhamdulilah, kita telah berkali-kali menerima penghargaan ini, penghargaan pembina K3 tingkat Provinsi Riau ini untuk yang ke 4 kalinya secara berturut-turut," ucap Syafrilenti di Balai Cerindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (24/5/2017).

"Pemkab Siak, memotivasi perusahaan-perusahaan agar terus melengkapi seluruh karyawannya dengan peralatan keamanan selama bekerja. Dinas Tenaga Kerja terus mengimbau untuk melakukan pengawasan keamanan, keselamatan hingga kesehatan para karyawannya," katanya.

Lenti menambahkan, pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Jangan sampai ada kecelakaan menimpa pekerja, sementara perusahaan tidak mengetahuinya.

Penghargaan tersebut diserahkan Kasrem 031/Wirabima Kolonel Czi I Nyoman Parwata, pada saat Rapat Koordinasi Gubernur Riau dengan Instansi Vertikal, Forkopimda dan bupati/walikota se-Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin mengatakan, penyelenggaraan rakor ini memantapkan koordinasi dan sinergritas Gubernur Riau dengan instansi vertikal, Forkopimda, dan bupati/walikota guna antisipasi keamanan, ketertiban umum dan menyambut bulan Puasa serta Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Selain itu, masih ada 4 tujuan dalam rakor ini, pertama, menguatkan 4 pilar kebangsaan menghadapi kondisi keamanan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, mengupayakan kebijakan strategis untuk meminimalisir permasalahan pendatang, pengungsi dan pencuri suara dari luar negeri yang tersebar di Provinsi Riau.

Ketiga, mengevaluasi keberadaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Provinsi Riau. Keempat, memastikan ketersediaan dan kestabilan Bapokmas, angkutan lebaran, kebutuhan BBM dan LPG, Listrik dan kesiapan infrastruktur jalan menjelang hari raya idul fitri tahun 2017.

"Masalah yang sering timbul ketika mau puasa dan lebaran adalah, naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari bahan bakar, tingginya angka kriminal, kecelakaan di jalan raya serta peredaran petasan, kembang api dan sebagainya," tutup Wan Thamrin. *** #SIAK