SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Kabupaten Siak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menghasilkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs. Widyatmantoro kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si, Kamis (27/6/2013). Penyerahan dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Riau yang disaksikan oleh pejabat lainnya.

''Ini telah menjadi komitmen kami bersama jajarannya dalam pengelolaan keuangan daerah dan kami telah melakukan perbaikan-perbaikan kinerja, dan tentunya arahan-arahan dan masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari BPK Perwakilan RI yang telah banyak membantu,'' ujar Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi saat menerima hasil pemeriksaan LHP APBD 2012.

''Tanpa komitmen dan perbaikan terhadap temuan-temuan yang lalu tentunya tidak akan mungkin kita akan berhasil mempertahankan opini WTP ini, mudah-mudahan kedepan dapat kita pertahankan. Sesuai dengan arahan dari Ketua Perwakilan BPK tadi itu semua menjadi acuan bagi kami, sehingga tentunya kalau kita lakukan dengan baik maka kita bisa dapat terus mempertahankan lagi Opini WTP ini,'' harapnya.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Drs. Widyatmantoro mengatakan paragrap penjelasan adalah adanya kelebihan pembayaran pada realisasi Belanja Barang yang diragukan kewajarannya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Siak belum membuat perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir tahun 2012.

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai system pengendalian intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP DPP yang diberikan BPK, jelasnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Siak mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Provinsi Riau maupun ditingkat Nasional.

Hasil pemeriksaan keuangan TA 2012 tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati Siak kepada BPK RI. Selain itu pasal 20 ayat 2 dan 3 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, ungkapnya.

LHP atas LKPD Kabupaten Siak TA 2012 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas system pengendalian intern dan buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas LKPD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012.

BPK sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak TA 2012 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. (sks/rls)