RENGAT, GORIAU.COM - Terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2012 senilai kurang lebih, Rp. 2,4 Miliar lebih yang telah ditetapkan dua tersngka dalam kasus itu, masing-masing Rosdianto alias Bujang Kait dan Putra Gunawan.

Kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat melanjutkan kasus tersebut dengan pemeriksanaan terhadap sejumlah saksi pada Rabu (26/6/2013) semalam.

Dalam pemeriksaan dua saksi yang dimintai keterangannya oleh Kejari Rengat, satu orang saksi mangkir dalam pemanggilan tersebut, yaitu saksi atas nama Roesmardi sebagai Kepala Inspektorat Inhu, sebab yang bersangkutan beralasan sedangkan mengikuti kegiatan diluar kota.

Namun demikian, saksi dari Inspektorat tersebut tetapkan akan dilkukan pemanggilan, saat ini kita sudah mempersiapkan surat pemanggilan ulang untuk dirinya, yaitu berupa surat panggilan kedua,” ujar Kajari Rengat Alexsander Roilan SH Mhum ketika dikonfirmasi wartawan melalui Kasi Intel Restu Andi Cahyono SH diruang kerjanya, Kamis (27/6/2013.

Dikatakan kasi intelsaksi, sedangkan satu orang saksi lain sudah menghadiri pemanggilan Kejari sebagai saksi terkait kasus itu, yakni Hasman Dayat yang juga mantan Kabag Keuangan Setda Inhu, " Hasman Dayat memenuhi panggilan Kejari dan sudah dimintai keterangannya, dirinya dimintai keterangan dari pukul 09.00 hingga pukul 15.30 Wib dengan 20 pertanyaan", ujar Restu.

Namun sejuh ini, Restu belum mau menjelaskan lebih rinci keterangan apa saja yang sudah diperoleh dari Hasman Dayat. Akan tetapi, keterangan yang dihimpun dari saksi tentunya seputaran dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua tersangka tersebut, yaitu berupa sisa anggaran atau uang yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketika ditanya tentang jumlah saksi yang dibutuhkan untuk dua tersangka tersebut, Restu mengatakan, untuk jumlah saksi tidak dapat ditentukan. Karena keterangan saksi sifatnya untuk mencari bukti-bukti atau membuat terangnya suatu tindak pidana. “Yang jelas saksi yang belum datang tetap akan dipanggil ulang dan kedepan kalau keterangan yang dibutuhkan masih kurang akan dilakukan pemanggilan saksi lainnya,” jelas Restu.

Sebagaimana diketahui tersangka Rosdianto sebelumnya menjabat sebagai bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Inhu. Dimana tersangka tersebut diduga tidak menyetorkan lebih kurang Rp 2,4 M lebih sisa anggaran ke Kas Daerah pada tahun 2012 lalu.

Sedangkan tersangka Putra Gunawan sebelumnya menjabat sebagai bendahara Wabup, dirinya juga disangka tidak menyetorkan sisa anggaran senilai lebih kurang Rp 110 juta lebih ke Kas Daerah pada tahun 2012. Akan tetapi, tersangka beberapa waktu lalu yakni dalam tahun 2013 telah mengembalikan dugaan kerugian Negara yang ditimbulkan dirinya itu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat menetapkan bendahara pengeluaran sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Rosdianto alias Bujang Kait sebagai tersangka korupsi senilai Rp2,4 miliar dan SPDP dikirimkan pada KPK.

Penetapan status tersangka terhadap bendahara pengeluaran Setda Inhu Rosdianto dilakukan bersamaan peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus korupsi sisa anggaran dalam APBD 2012 sebagaimana disampaikan Kasipidsus Kejari Rengat Heru Saputra, belum lama ini dikantornya.

''Setelah status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan, terhadap bendahara pengeluaran Setda Inhu Rosdianto ditetapkan status tersangka. Bahkan untuk SPDP nya juga kita kirimkan pada KPK di Jakarta," ujarnya.

Diungkapkan Kasipidsus Kejari Rengat, dikirimkanya SPDP tersangka Rosdianto ini kepada KPK berdasarkan permintaan KPK. Dimana KPK tertarik terhadap kasus ini karena disinyalir banyak melibatkan orang dan institusi lainya selain Pemkab Inhu. " Dikirimkanya SPDP ini kepada KPK, atas permintaan KPK itu sendiri yang mensinyalir adanya indikasi keterlibatan institusi lain selain Pemkab Inhu," ungkapnya.

Ditambahkanya, penetapan tersangka ini selain terhadap bendahara pengeluaran Setda Inhu Rosdianto juga dilakukan terhadap bendahara Wabup Inhu Putra Gunawan yang juga melakukan korupsi sisa anggaran 2012 senilai 109 juta.

Terhadap Bendahara Wabup Putra Gunawan yang terlambat setor telah melakukan penyetoran pada Februari 2013. Sementara untuk Rosdianto belum ada sama sekali yang disetorkan maupun dikembalikan. (jef)