PEKANBARU - Penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Riau hingga 27 Juli 2018 baru tercapai 41,9 persen, lebih rendah dari realisasi akhir Juli tahun lalu sebesar 47,2 persen.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto mengatakan, bahwa anggaran APBN K/L di Riau sebesar Rp8.453.000.000.000 atau Rp8,453 triliun dan terealisasi Rp3.539.000.000.000 atau Rp3,539 triliun. Artinya, capaian realisasi belanja APBN K/L di Riau hingga Juli hanya tercapai 41,9 persen.

Dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Rp3,539 triliun tersebut diperuntukkan belanja pegawai Rp1.786.753.692.190 atau Rp1,786 triliun, belanja barang Rp1.276.325.204.566 atau Rp1,276 triliun, belanja modal Rp473.316.691.697 atau Rp473 miliar, bansos Rp2.118.473.394 atau Rp2,11 miliar.

Ia menerangkan, persentase realisasi terbesar berdasarkan jenis belanja adalah belanja pegawai sebesar 64,19 persen, sedangkan realisasi terkecil adalah belanja bantuan sosial dengan persentase 13,56 persen.

"Rendahnya realisasi belanja bansos ini disebabkan karena masih dalam tahap verifikasi penerima beasiswa semester I pada UIN Suska dan tahap penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Riau," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto di Pekanbaru, Selasa (31/7/2018).

Persoalan lainnya yaitu adanya kegagalan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di wilayah Riau karena ada kesalahan dan pergantian aturan. "Kendala teknis rendahnya serapan juga bisa akibat gagal lelang," tandasnya. ***