SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempererat kolaborasi dengan dunia usaha guna mendongkrak pemerataan kesejahteraan warga. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang dirancang agar kontribusi korporasi berjalan lebih terarah serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Agenda pembahasan dan perumusan wadah koordinasi itu dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026) pagi.

Dalam arahannya, Asmar memberikan apresiasi kepada sekretaris daerah beserta jajaran yang telah memprakarsai pembentukan forum resmi tersebut. Kehadiran wadah ini diyakini mampu menjembatani sinkronisasi program kerja perusahaan swasta dengan agenda pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah.

“Melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, saya berharap seluruh perusahaan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Program-program TJSLP hendaknya tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan agar pemanfaatan dana bantuan sosial dari badan usaha tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyelarasan program sangat diperlukan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan di lapangan, sehingga cakupan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.

“Dengan adanya forum ini diharapkan semua program CSR memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, menghindari tumpang tindih serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Guna menjaga kesinambungan program, Asmar menginstruksikan agar evaluasi dan pertemuan berkala rutin digelar, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha.

“Saya berharap rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari unsur legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali menyambut positif pembentukan forum tersebut sebagai instrumen pengumpul potensi swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta layanan kesehatan.

“Setelah forum ini dibentuk, kita berharap CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diarahkan untuk membantu pembangunan daerah. Kita fokuskan agar kontribusi perusahaan ini bisa dikumpulkan dan disinergikan untuk membangun Kabupaten Meranti,” tuturnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik maupun sosial, Khalid juga menitipkan pesan penting kepada para pimpinan perusahaan agar memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri daerah untuk berkarya di lingkungan kerja mereka.

“Untuk penerimaan tenaga kerja yang ada di perusahaan, tolong pikirkan anak daerah dulu, yang sesuai pengalaman dan kemampuan. Kapan lagi kita memperjuangkan kampung kita dengan adanya perusahaan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah menerangkan bahwa kepengurusan forum ini bakal diisi oleh perwakilan lintas sektor, mulai dari instansi pemerintah, korporasi swasta, kalangan akademisi dari perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat.

Melalui keterlibatan banyak pihak, rencana kegiatan penyaluran dana sosial perusahaan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing korporasi secara terukur.

“Melalui forum ini, kita berharap program tanggung jawab sosial perusahaan dapat direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Sehingga pelaksanaannya tidak bersifat mendadak, tetapi terukur dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi dengan pemaparan rancangan Keputusan Bupati terkait tugas pokok forum, yang mencakup fungsi pembentukan kemitraan, penyusunan program bersama, sinkronisasi anggaran, hingga pelaksanaan evaluasi berkala.

Pertemuan yang dihadiri oleh para asisten setda, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, pimpinan perusahaan swasta, serta badan usaha milik daerah (BUMD) itu diakhiri dengan perumusan struktur kepengurusan sebelum disahkan secara resmi. ***