JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan angkat bicara perihal permohonan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena PPKM darurat belum optimal. Daniel meyakini ada menteri-menteri lain yang meminta maaf seperti Luhut.

"Bakal banyak (menteri yang meminta maaf), karena saat ini memang kondisinya berat. Lihat saja penyerapan anggaran para menteri hingga saat ini, itu pun sudah indikator kinerja yang buruk," kata Daniel kepada wartawan, Senin (19/7/2021).

Daniel menyebut dari sejumlah mitra kerja Komisi IV DPR, Kementerian Pertanian (Kementan) yang paling disorot. Soal terobosan kebijakan paling dinanti. "Yang selalu menjadi sorotan serius adalah Kementerian Pertanian, yang sebagai leading sector pangan nasional. Tapi sampai saat ini belum ada terobosan-terobosan signifikan," sebut Daniel.

Daniel menilai program food estate Kementan bukan jawaban untuk mencapai swasembada pangan. Anggota DPR dari Fraksi PKB itu menilai Mentan Sayhrul Yasin Limpo gagal meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) betapa strategisnya sektor pertanian saat pandemi seperti sekarang. "Program food estate sampai saat ini juga tidak menunjukkan bukti yang dapat menjawab soal swasembada pangan nasional. Anggaran pertanian pun terus berkurang padahal soal pangan sangat strategis," sesal Daniel.

"Hal ini menunjukkan Kementan gagal meyakinkan Presiden betapa pentingnya pangan di tengah wabah pandemik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKB itu menegaskan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di pundak petani. "Padahal, harapan dan pertumbuhan ekonomi kita saat ini ada di pundak para petani dan penyuluh di desa-desa, di tengah sektor lainnya lumpuh. Bahkan anggaran yang ada saja baru terealisir sekitar 32% per Juni kemarin," tutur Daniel.

Sebelum Daniel, elite PKB lainnya, yakni Luqman Hakim mengkritik kinerja Menkominfo Johnny G Plate. Johnny dan Syahrul.

Politisi NasDem Bela Menterinya.

Partai NasDem juga tak mau Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo jadi 'bulan-bulanan'. NasDem lebih dulu membeberkan kinerja Syahrul selaku Mentan.

"BPS menyatakan bahwa pertumbuhan yang diberikan oleh Kementan adalah salah satu kementerian yang nilainya plus, baik di tahun 2020 maupun 2021. Kita ketahui bahwa stok beras pada semester I itu masih surplus, dan sampai pada semester II 2021 itu diperkirakan masih ada 9 juta ton beras yang masih ada," papar Ketua Bid Media dan Komunikasi Publik DPP Nasdem, Charles Meikyansah, kepada wartawan.

"Artinya tugas-tugas Kementan hari ini sudah memenuhi persyaratan, sudah sesuai kinerja yang ditetapkan presiden," sambung dia.

Charles mengaku bukan membela Syahrul Yasin. Dia diketahui juga tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR. Komisi IV DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang bermitra kerja dengan Kementan.

"Bukannya kami membela menteri-menteri kami. Apa yang harus diminta maaf? Iya apa pun itu, minta maaf penting dengan segala kerendahan hati. Tapi kan jelas bahwa kinerja menteri itu kan ditentukan juga oleh apa yang dihasilkan mereka. Saya melihat target-target yang ditentukan bersama dengan DPR itu sudah tercapai," tutur Charles.

Charles selanjutnya menanggapi kritikan Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Luqman menilai Johnny bertanggung jawab atas ketidaksinkronan pernyataan Menko PMK Muhadjir dengan Luhut soal perpanjangan PPKM darurat.

"Apakah semua menteri itu sekarang harus satu suara dikumpulkan terus Bang Johnny yang bicara? Apakah Menkeu nggak boleh bicara tentang keuangan? Apakah Menko Kesra nggak boleh bicara kesejahteraan, apakah Pak Luhut, apalagi yang ditunjuk Presiden sebagai penanggung jawab PPKM darurat Jawa-Bali itu, juga tidak boleh bicara tentang evaluasi PPKM dan lain-lain," papar Charles.

Charles tak menampik koordinasi antarmenteri itu penting. Namun, menurutnya, kritik Luqman Hakim itu tidak relevan karena Johnny bukan menteri yang ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah.

"Ya jangan disalahkan Pak Johnny kalau gitu. Kecuali memang ada instruksi dari Presiden bahwa yang bicara untuk menteri itu hanya satu, yaitu Menkominfo. Nah itu boleh juga. Kan ingat, tapi waktu itu bukan Menkominfo, itu Menteri Penerangan, dan itu tupoksinya sangat berbeda dengan Menkominfo sekarang," terang Charles.

Seperti diketahui, Luhut sebelumnya meminta maaf karena belum optimalnya PPKM darurat. Luhut berjanji pemerintah akan terus bekerja keras agar laju penyebaran COVID-19 varian Delta dapat ditekan.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).***