PEKANBARU, GORIAU.COM - Sekretariat DPRD (Setwan) Riau diduga mengalokasikan sebagian anggaran kehumasan atau publikasi ke media massa fiktif (tidak ada medianya). Dugaan ini mengacu kepada tidak disebutkannya nama-nama media yang menerima dana publikasi tersebut dalam DPA 2014 Setwan Riau.

Selain tidak dituliskan dalam DPA, Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir dan Humas Setwan Riau Fitrah Yazid juga menolak menyebutkan nama-nama media massa penerima anggaran publikasi tersebut. Zulkarnain dan Fitrah hanya mengatakan, bahwa tidak hanya satu grup media yang mendapatkan dana tersebut.

Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) terkait dugaan penyaluran sebagian anggaran publikasi di Setwan ke media fiktif tersebut, tidak memberikan jawaban hingga Kamis (3/7/2014) siang, padahal SMS minta konfirmasi tersebut dikirimkan Rabu.

Hampir Habis

Sebelumnya diberitakan Goriau.com, di saat Gubernur Riau Annas Maamun sibuk memangkas berbagai anggaran tak penting, seperti perjalanan dinas, penataran dan pelatihan di hotel mewah, DPRD Riau justru sudah hampir menghabiskan semua anggaran hingga akhir Juni 2014. Kondisi ini justru terbalik dengan kondisi guru bantu dan program beasiswa yang pembayarannya malah tertahan-tahan.

Salah satu anggaran di DPRD Riau yang sudah habis terpakai hingga Juni 2014 adalah anggaran 'pencitraan' para anggota DPRD melalui program advertorial berita yang bernilai miliaran rupiah. Dana yang dipecah-pecah dalam bentuk advertorial berita, siaran langsung dan belanja koran tersebut nilainya hampir dua miliar rupiah, dan didominasi oleh salah satu grup media lokal di Riau.

Namun Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir membantah kalau anggaran media tersebut hanya diperuntukkan kepada salah satu grup media. ''Tak benar itu, tidak semuanya untuk Riau Pos dan RTv. Pembagiannnya ada sama Humas, saya tidak hafal,'' ujar Zul Kadir saat dikonfirmasi Goriau.com akhir pekan lalu.

Sebelumnya beredar info bahwa Riau Pos memperoleh anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk pemberitaan di DPRD Riau, sementara Riau Televisi dikabarkan memperoleh Rp1,8 miliar. Namun setelah Goriau.com konfirmasi kepada Humas Setwan DPRD Riau Fitrah Yazid, terungkap anggaran tersebut tidak tertulis untuk salah satu media lokal dan nilainya pun tidak sebesar yang diisukan.

''Ini DPA-nya, tidak ada menyebut nama salah satu media, terutama Riau Pos, seperti yang diisukan. Anggaran ini berlaku untuk semua media. Begitu juga untuk biaya siaran langsung dan siaran tunda di televisi lokal, tidak ada menyebutkan nama media,'' jelas Fitrah sambil menunjukkan DPA kepada Goriau.com, Selasa (1/7/2014).

Meski begitu, Fitrah mengakui kalau anggaran advertorial, iklan dan siaran televisi sudah hampir habis terpakai. ''Kalau tidak salah, hanya tersisa untuk satu dua kali pemuatan lagi,'' jelasnya.

Dijelaskannya, anggaran di Humas dan Protokoler seluruhnya berjumlah Rp3,3 miliar dan untuk kehumasan atau publikasi sekitar Rp1,4 miliar. Dalam penyusunannya juga tidak langsung menyebutkan nama media, namun dituliskan secara umum.

''Jadi tidak benar informasi yang beredar bahwa kami membuat anggaran media tertentu, terutama Riau Pos. Itu hanya isu yang dikembangkan pihak lain saja. Ini kan bisa dilihat, tidak ada nama media dalam DPA,'' jelasnya.

Seperti diketahui, program baru Gubernur Riau Annas Maamun sudah memastikan bahwa anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, akan ditunda hingga pembahasan APBD Perubahan 2014. Akibat kebijakan ini, banyak program tertunda, termasuk pembayaran honor guru bantu dan program beasiswa.

Namun informasi yang diperoleh Goriau.com, kebijakan Annas Maamun ini menbuat 'takut' para birokrat di Pemprov Riau, sehingga mereka berusaha mencari kelemahan Annas Maamun yang masih disibukkan dengan urusan kerakyatan. Akibatnya, banyak anggaran program-program tak penting, sudah dihabiskan uangnya sebelum berakhir masa anggarannya. Umumnya anggaran yang sudah mencair tersebut adalah anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. hsn