PEKANBARU, GORIAU.COM - Disetujuinya pemekaran Provinsi Riau Pesisir ternyata dibuntuti dengan keberatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Zaini Ismail. Karena menurutnya tidak perlu dilakukan.

Dimana melihat banyak provinsi-provinsi yang kaya dan besar hanya melakukan pemekaran kabupaten dan saja. Ditambah lagi, Provinsi Riau baru memiliki 12 kabupaten dan kota.

"Seharusnya yang diperbanyak kabupaten dan kota saja, kalau pemekaran provinsi dirasa belum saatnya," kata Zaini.

Dirinya mencontohkan, seperti Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang lebih condong memekarkan kabupateb/kota. Sehingga, Sumbar mendapatkan banyak APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi provinsi di Pulau Jawa. Meski wilayahnya luas dan penduduknya padat, tetapi mereka tidak memekarkan provinsi. Mereka justru memekarkan kabupaten sebanyak-banyaknya. Ini yang harus kita contoh," ujarnya.

Sementara Zaini sangat setuju adanya pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam (Rodas), Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dan Kotamadya Duri. Menurutnya, pemekaran ketiga kabupaten dan kota ini tentu akan lebih mementingkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tetapi, kalau Provinsi Riau ini mau dimekarkan lagi, saya tidak setuju. Yang kita takutkan, pemekaran ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau bernuansa politis saja. Bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***