SELATPANJANG, GORIAU.COM - Sebelum meninggalkan Selatpanjang, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Selatpanjang, Sony Adhyaksa, mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap lima kasus hukum di wilayah kerja Kejaksaan Cabang Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lima kasus ini nantinya akan diserahterimakan dengan Kacabjari yang baru, Selasa mendatang.

''Saya akan pindah ke Jawa Tengah, serah terima dengan pengganti saya akan dilakukan Selasa di Selatpanjang. Sebagai catatan, ada lima kasus yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang belum selesai saya laksanakan sebelum mutasi,'' ujarnya, Minggu (10/2/2013).

Lima kasus yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kacabjari yang baru adalah pembangunan atau pengerasan jalan dari Desa Lukun menuju Sungai Tohor, masalah pengadaan genset dan beberapa barang lainnya di DPRD, masalah ADD di dua desa yakni Desa Mengkopot dan Desan Tanjung Kedabu Rapat, serta pembangunan gedung UPTD Disduk Capil di 4 kecamatan juga pembangunan kantor camat di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau.

Dijelaskannya, ada satu kasus yang sudah masuk ke ranah penyidikan yakni pekerjaan pengerasan Jalan Lukun - Sungai Tohor. Berdasarkan surat perintah nomor: PRINT-02/N.4.14.7.3/Fd.1/02/2013 tertanggal 6 Februari 2013 dan SPDP Nomor: 02/N.4.14.7.3/Fd/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 hal itu akan segera disidik. Dan telah menetapkan beberapa orang tersangka.

Dalam kasus tersebut diduga telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 1.55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana bukti permulaan yang sudah ditemukan adanya indikasi kerugian negera sebesar Rp530.915.000,00,- yang dicairkan PPTK kepada rekanan PT DMF. Kerugian negara itu akibat adanya pembayaran pekerjaan yang tidak masuk dalam kontrak kerja, namun dicairkan. Dana pelaksanaan pekerjaan peningkatan (pengerasan badan jalan) Desa Lukun menuju Desa Sungai Tohor itu, berasal dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011 lalu.

Sementara dugaan kasus tindak pidana korupsi lainnya seperti pengadaan mesin genset, mesin fotocopy, AC, dan lain sebagainya di gedung DPRD, diduga telah terjadi mark up. Hal yang sama juga dugaan pelanggaran hukum pada pembangunan kantor UPTD Disduk Capil di beberapa kecamatan. Pembangunan kantor Camat Pulau Merbau, serta adanya beda laporan dan realisasi penggunaan dana ADD di Desa Mengkopot dan Desa Tanjung Kedabu Rapat. Dalam penggunaan SDD di dua desa tersebut, dalam laporan tertulis mengatakan pelaksanaan MTQ di desa didanai oleh ADD. Sementara dilaksanakan berdasarkan swadaya masyarakat. ''Ini sudah termasuk penyimpangan,'' ujarnya.

Keempat masalah tersebut statusnya menurutnya, masih dalam penyelidikan. Dan akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan itu nantinya akan diketahui, apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak. Dan jika ditemukan indikasi kerugian negara dengan bukti-bukti awal, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Hal itu juga tergantung pada hasil penyelidikan yang akan dilakukan Kacabjari yang baru nantinya. (kpt)