PEKANBARU, GORIAU.COM - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI kini sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Maka diharapkan semua pihak kalangan dunia usaha di Riau untuk mentaati SE Kemenakertrans.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Riau Nazaruddin kepada wartawan. Dikatakanya, SE ini terbit pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini untuk mengatur mekanismen lebih tepat.

Sebutnya, hak dari para pekerja outsourcing itu benar-benar terjamin dengan adanya SE Kemenakertrans ini. Untuk itu, diharap perusahaan menerapkan sistem outsourcing juga harus mentaati beberapa pokok aturan dijelaskan dalam SE Kemenakertrans tersebut. Sehingga tercipta suasana yang kondusif.

Beberapa pokok aturan dijelaskanya dalam SE itu, sebut Nazaruddin antara lain kegiatan oursourcing seharusnya melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanen. Tetapi outsourcing boleh diterapkan dengan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan syarat jaminan kelangsungan.

Maksudnya, sambung Nazaruddin, harus ada jaminan kelangsungan pekerjaan pada pekerja sebagaimana yang disebutkan. Sebab PKWT diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pada pasal 59. Dalam hal ini, perusahaan bisa menerapkan sistem penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya.

"Tentunya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pada pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003. Makanya hal ini yang harus dipatuhi. Sehingganya tercipta suasana yang kondusif," urainya, sembari menjelaskan, jika tidak maka manajemen perusahaan harus mentaati PKWTT.

Sementara untuk keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi, kata mantan Biro Keuangan Setdaprov Riau ini, maka PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia tetap berlaku.

"Bagi perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia tetap berlaku jasa pekerja/buruh. Dan ini, tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu yang diperjanjikan," katanya sembari menegaskan, ini agar mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik, maka instansi ini akan mengintensifkan pengawasan.

Tentunya, dengan harapan pada perusahaan pengerah outsourcing dapat mentaati ini sehingganya kelangsungan para pekerja menjadi terjamin. Perusahaan jasa outsourcing, katanya harus benar benar mengikuti peraturanya ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga, tidak ada diantara kedua pihak merasa dirugikan. (rdi)