PEKANBARU, GORIAU.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau belum menerima laporan terkait adanya pelanggaran penggunaan mobil dinas saat mudik lebaran oleh pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Kasatpol PP Riau, Zainal ketika dikonfirmasi, Rabu (22/7/2015), mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari masyarakat jika nantinya ada pelanggaran tersebut. "Belum ada, tetapi kita masih menampung (laporan, red)," tandas Zainal melalui selularnya.

Namun dikatakannya, pantauan di lapangan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Riau belum ada ditemukan penyimpangan penggunaan mobil dinas tersebut.

Jika ada, nantinya akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi.

Instruksi tersebut dituangkan Pelaksana Tugas Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman melalui Surat Keputusan dengan Nomor 800/BKP2D/27.13, perihal larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik lebaran tahun 2015.

Menyinggung sanksi yang akan diberikan kepada pejabat yang kedapatan membawa mobil dinasnya untuk keperluan mudik, Zainal menyebutkan sanksinya sesuai dengan pasal 3 atau 4 dan ayat 13 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.***