JAKARTA – Partisipasi publik harus diberi ruang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini tengah dibahas di Komisi VIII DPR.

Koordinator Forum Haji dan Umrah Berkeadilan, Daffa Batubara, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam RUU tersebut, mulai dari celah hukum hingga tata kelola yang belum mencerminkan prinsip keadilan.

“Kami sebagai wadah yang menghimpun peneliti dan praktisi menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola haji dan umrah berdasarkan hasil pemantauan beberapa tahun terakhir,” kata Daffa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

Salah satu masalah utama adalah tata kelola lembaga penyelenggara haji yang saat ini dikelola oleh tiga lembaga, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara (BP) Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Keberadaan tiga lembaga ini berpotensi memunculkan perebutan kewenangan dalam pengelolaan haji, yang akhirnya merugikan calon jemaah,” jelas Daffa.

Kurangnya kejelasan dalam pengawasan juga menyebabkan permasalahan terus berulang setiap tahun, tanpa ada kepastian lembaga mana yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, ketidakadilan dalam pembagian kuota haji menjadi sorotan. Pada penyelenggaraan haji 2024, pemerintah mendapat tambahan 20 ribu kuota yang dibagi merata antara jemaah haji reguler dan khusus.

“Padahal, calon jemaah haji reguler harus menunggu antrean puluhan tahun, sehingga kebijakan ini tidak adil,” tegasnya.

Kuota haji juga bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Untuk tahun 2025, beredar informasi bahwa Arab Saudi akan membatasi usia jemaah haji. Data Kemenag tahun 2022 mencatat bahwa calon jemaah haji berusia 80 tahun ke atas yang masih menunggu antrean mencapai 44.489 orang.

Masalah manajemen keuangan juga menjadi perhatian. Meskipun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2025 mengalami penurunan, pengelolaan keuangan haji dinilai belum optimal.

Saat ini, dana pemberangkatan haji masih bersumber dari setoran jemaah baru, bukan dari hasil investasi yang berkelanjutan. Dengan sistem seperti ini, ada risiko jemaah baru tidak bisa berangkat jika terjadi ketidakseimbangan antara setoran dan pengeluaran.

Persoalan lain yang berulang setiap tahun adalah pengadaan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta sumber daya manusia. Masalah seperti kelebihan kapasitas tenda, sanitasi yang buruk, serta keterlambatan layanan transportasi dan distribusi konsumsi masih sering terjadi tanpa perbaikan signifikan.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, Forum Haji dan Umrah Berkeadilan menegaskan bahwa RUU Haji dan Umrah harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh calon jemaah.

“Kami mendesak DPR, khususnya Komisi VIII, membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat turut berkontribusi dalam penyusunan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada jemaah,” ujarnya.

DPR dan pemerintah juga harus memastikan bahwa RUU Haji dan Umrah memiliki orientasi utama dalam mengatasi antrean panjang keberangkatan, dengan memprioritaskan jemaah lanjut usia.

RUU ini juga harus menghapus praktik rente bisnis yang menyebabkan biaya haji mahal, memastikan transparansi dalam pengadaan kontraktor layanan haji, serta menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan penyimpangan.

“RUU Haji dan Umrah harus mengedepankan konsep satu pintu dalam penyelenggaraan haji, di mana BP Haji menjadi penyelenggara tunggal dengan pengawasan dari dewan independen,” tutup Daffa. ***