JAKARTA – Korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri, mengingat kasus yang semakin meningkat setiap tahun. Meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen dalam menangkap para koruptor, implementasinya masih menjadi tanda tanya besar.

Pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita, menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi masih sarat dengan kepentingan politik.

“Setahu saya, undang-undang sebaik apa pun yang kita buat, sekecil apa pun, kalau sudah berhadapan dengan kalangan menengah ke atas, termasuk oligarki, menjadi tumpul,” ujar Prof. Romli dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (6/3/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen yang jelas dalam memberantas korupsi. Ia berharap Prabowo dapat bersikap tegas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan oligarki.

“Betul-betul hukum antikorupsi itu hanya dijadikan alat untuk menumpas lawan politik. Ini yang saya lihat. Misalnya, kenapa baru Lembong saja yang ditindak? Yang lain selama ini tidak ada masalah? KPK juga sama, kenapa hanya Yasin Limpo? Apakah yang lain tidak ada masalah? Banyak hal yang perlu dipertanyakan,” jelasnya.

Lulusan S1 Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ini juga mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi selama 25 tahun terakhir belum berjalan maksimal.

“Sudah 78 tahun kita merdeka, tapi rasanya saya masih belum melihat solusi yang tepat. Harusnya ada hasil yang bisa kita lihat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kesejahteraan rakyat tidak mengalami perbaikan, sementara utang negara terus meningkat. Menurutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seharusnya membatasi kerugian negara agar lebih fokus pada pemulihan aset.

“Pasal 14 UU Tipikor sudah mengatur agar kerugian negara jangan melebar ke mana-mana,” pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa uang hasil sitaan korupsi harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekadar menjadi alat penindakan hukum tanpa dampak nyata bagi masyarakat. ***