PEKANBARU – PT Bank Riau Kepri (BRK) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021. Rapat yang dimulai pukul 14.00 wib hingga pukul 18.00 wib di Menara Dang Merdu, pada Sabtu (23/4/2022) ini berjalan lancar dan mencapai mufakat.

Direktur Utama (Dirut) BRK, Andi Buchari mengatakan RUPSLB dan RUPST tahun buku 2021 BRK berjalan lancar.

"Alhamdulillah, rapat berjalan lancar dengan dihadiri seluruh pemegang saham. Alhamdulillah, rapat ini menghasilkan berbagai keputusan strategis untuk Bank Riau Kepri lebih baik. Keputusan rapat seratus persen dari musyawarah mufakat bersama," kata Andi membuka konferensi pers bersama media massa di Pekanbaru.

Yang mana, pada agenda RUPSLB BRK, pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sesuai Perda Penyertaan Modal yakni Rp120 miliar dan sudah terealisasi Rp100 miliar.

"Setor dari Pemprov Riau terealisasi pada 29 Maret 2022, sebesar Rp100 miliar. Dan dananya sudah efektif di Bank Riau Kepri. Itu langsung kita catatkan untuk memperkuat permodalan Bank Riau Kepri," terang Andi.

Dengan adanya penambahan modal ini, maka porsi kepemilikan saham Pemprov Riau naik menjadi 43,15 persen.

"Pemprov Riau memiliki porsi kepemilikan saham dari 38,09 persen naik menjadi 43,15 persen. Dan saat ini, modal disetor BRK diangka Rp1,2 triliun dan modal inti BRK Rp3 triliun, sudah sesuai ketentuan. Ini memperkuat struktur permodalan Bank Riau Kepri," jelasnya.

Kemudian, ada juga rencana penambahan modal Kabupaten Natuna sebesar Rp52,08 miliar, Kabupaten Siak Rp16,5 miliar yang akan dibagi tiga tahun, dan Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri Rp2 miliar.

"Cukup banyak yang akan menambah modal dari Kepri dan Riau. Sedangkan, Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kota Batam juga akan menambah modal namun angkanya belum final. Begitu juga beberapa kabupaten kota lainnya," jelasnya.

Kemudian, dalam RUPSLB juga telah disetujui perubahan AD-ART terkait proses konversi BRK Syariah.

"Persetujuan perubahan AD-ART ini dengan catatan kita tetap menunggu pengesahan rapat paripurna DPRD Riau. Setelah paripurna, dokumen yang diterima nanti maka akan diikuti penandatanganan sirkuler sebagai formalitas," jelasnya.

Sedangkan, untuk penetapan pengurus dan dewan pengawas Syariah BRK Syariah akan mengikuti AD-RT. Yaitu pengurus yang ada pada saat ini.

"Direksi yang diajukan adalah direksi yang ada saat ini, begitu juga dengan dewan pengawasnya. Semuanya sudah melalui tahap klarifikasi OJK," ungkapnya.

Sembari menunggu proses Konversi BRK Syariah selesai di DPRD Riau, pemegang saham juga memberikan kewenangan kepada perseroan untuk melaksanakan apapun upaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan konversi syariah.

Selanjutnya, pada agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 BRK, secara umum pemegang saham menyetujui laporan tahunan tahun buku 2021 yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp381 miliar setelah pajak.

"Kami membukukan laba sesuai audit, yaitu laba kotor sebelum pajak Rp515 miliar dan laba setelah pajak sebesar Rp381 miliar. Dari situ dibagi 60 persen untuk pemilik saham atau sekitat Rp228 miliar dan 40 persen untuk cadangan bank. Jika dibandingkan dengan tahun lalu memang ada kontraksi, namun laba usaha kita tercatat ada kenaikan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Andi, laporan tahunan BRK tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik Bustaman, Ezeddin & Putranto. "Hasil opini audit terhadap laporan tahunan BRK wajar atau tidak ada hal-hal yang menjadi catatan," jelasnya.

Lalu, untuk persediaan dana CSR atau kemitraan tahun buku 2022, disetujui pemberian CSR Rp21 miliar yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota.

"Besarnya Rp250 juta dibagi rata dan sisanya dibagikan proporsional sesuai prosentase kepemilikannya," kata Andi. ***