TELUKKUANTAN - Keberadaan Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sangat dirasakan oleh masyarakat. Terlebih, RPD selalu menyajikan informasi pembangunan Kuansing sejak bertahun-tahun lamanya.

Seperti yang diutarakan oleh Putra, seorang warga Kuansing kepada GoRiau.com, Jumat (8/9/2017) pagi di Telukkuantan.

Menurutnya, informasi yang disajikan oleh RPD sangat bermanfaat kepada masyarakat. Terutama informasi mengenai rencana pembangunan dan kebijakan yang diambil pemerintah.

"RPD juga menyajikan hiburan dan jelas lebih mengedepankan kebudayaan Kuansing. Seperti liputan langsung pacu jalur, kita yang tak punya waktu untuk menonton langsung, bisa mendengarkan lewat radio," ujar Putra.

Tidak hanya itu, perkembangan lagu-lagu daerah Kuansing juga tak terlepas dari RPD ini. Sebab, sebagian besar lagu-lagu daerah Kuansing dipromosikan melalui RPD.

"Jadi, RPD ini sangat kita butuhkan dan kita sangat menyayangkan RPD tak aktif lagi. Kita doakan, supaya pemerintah segera mengurus perizinannya. Sehingga, RPD bisa mengudara lagi," tutur Putra.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Diskominfo Kuansing, Samsir Alam menegaskan bahwa RPD harus di-nonaktifkan untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan guna meyelidiki kebocoran siaran pada saat pacu jalur.

"Kami sudah selediki dan KPID Riau juga sudah investigasi. Mungkin sebagian besar masyarakat beranggapan ada konten porno di komputer studio utama. Setelah saya periksa, itu tak ada. Saya pun introgasi satu per satu petugas, tak ada unsur kesengajaan atau kelalaian," papar Samsir.

"Itu murni gangguan, apalagi kita punya dua saluran, yakni 100,9 MHz di studio utama dan 107 MHz untuk studio mini di tribun hakim. Nah, kita menduga ada orang lain juga menggunakan saluran 107 MHz ini," tambah Samsir memaparkan.

Lebih lanjut, Samsir Alam menjelaskan bahwa pendirian RPD didasarkan pada Perbup nomor 7 tahun 2009. Atas dasar itu, pemerintah daerah melakukan penganggarannya.

"Terkait dengan perizinan penyiaran, kami sedang memproses izinnya. Dimana, syarat-syaratnya sedanh dilengkapi," ujar Samsir Alam.

Dikatakan Samsir, salahsatu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya Perda Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Diskominfo Kuansing sudah menyusun Ramperda LPP dan saat ini berada di Kabag Hukum Setda Kuansing.

"Bagian Hukum Setda Kuansing sedang melakukan pengkajian terdahap Ranperda ini. Pembuatan Perda LPP ini sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan arahan dari KPID Riau," ujar Samsir.

Sebagai OPD yang baru berumur delapan bulan, Diskominfo Kuansing terus berupaya membenahi diri. Berbagai upaya terus dilakukan untuk penyempurnaan layanan kepada masyarakat.

"Dalam waktu dekat, kita akan audiensi dengan KPID Riau guna pengurusan izin penyiaran RPD," ujar Samsir. Ia berharap, masyarakat Kuansing bersabar jelang terbitnya izin penyiaran dari Kominfo.(adv)