JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan pemborosan anggaran subsidi pupuk senilai Rp2,92 triliun yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,83 triliun disebut melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), terkait alokasi pupuk urea bersubsidi selama periode 2020–2022.

“Rekomendasi BPK adalah lampu kuning. Dewan Komisaris Pupuk Indonesia seharusnya segera berkoordinasi dengan KPK untuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian negara lebih besar,” ujar Hudi di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

BPK sebelumnya merekomendasikan agar komisaris memberikan peringatan kepada Direktur Utama dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia karena dinilai tidak cermat dalam menentukan kebijakan alokasi subsidi. Menurut Hudi, kondisi ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi.

“KPK bisa turun tangan tanpa perlu menunggu laporan masyarakat, asalkan temuan BPK mengindikasikan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau gratifikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika unsur pidana terbukti, maka pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada pihak manajemen yang bersangkutan.

“Tanpa harus menunggu ada atau tidaknya kerugian negara, jika unsur penyimpangan hukum terpenuhi, maka itu sudah masuk ranah korupsi,” jelas Hudi.

Namun, jika tak ditemukan unsur pidana, Hudi menilai tanggung jawab cukup diselesaikan secara korporasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai bentuk evaluasi atas risiko bisnis dan kelalaian manajemen.

Dalam laporan IHPS II Tahun 2024, BPK mencatat pemborosan subsidi pupuk senilai Rp2,92 triliun selama 2020–2022. Dari angka tersebut, Rp2,83 triliun berasal dari kebijakan pengalokasian pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia yang tidak mempertimbangkan efisiensi biaya produksi antar anak perusahaan.

BPK mencatat ketidaksesuaian dalam penugasan produksi. Perusahaan dengan biaya produksi tinggi justru ditugaskan memproduksi pupuk bersubsidi, sementara anak perusahaan dengan biaya lebih rendah diarahkan ke produksi pupuk nonsubsidi.

Hasil evaluasi menunjukkan pembagian alokasi subsidi belum sepenuhnya didasarkan pada kapasitas operasional dan efisiensi biaya.

Menanggapi temuan tersebut, Vice President Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Cindy Sistyarani, menyatakan pihaknya siap menjalankan semua rekomendasi BPK.

“Sebagai BUMN yang taat aturan, kami akan melaksanakan rekomendasi BPK dalam IHPS II 2024,” ujar Cindy dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

Cindy juga menyebut bahwa perusahaan telah menjalankan transformasi untuk meningkatkan efisiensi, termasuk melalui digitalisasi, revitalisasi pabrik, dan modernisasi fasilitas produksi.

“Ke depan, transformasi akan kami percepat untuk memastikan prinsip efisiensi dan efektivitas benar-benar diterapkan dalam kebijakan perusahaan,” tutupnya. ***