DUMAI – Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan kesediaannya menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan Inong Fitriani (57), terdakwa dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai.

Surat permohonan penangguhan penahanan atas nama Rieke disampaikan langsung ke Pengadilan Negeri Dumai pada Jumat (23/5/2025) dan diterima oleh bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Umum. Dalam surat tertanggal 22 Mei 2025 itu, Rieke menyatakan telah membaca dan memahami dakwaan yang ditujukan kepada Inong, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP.

“Melalui surat ini saya menyatakan bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan Inong,” tulis anggota Komisi VI DPR RI bernomor A-170 tersebut.

Politisi PDIP yang dikenal luas lewat perannya sebagai Oneng itu juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan tersebut atas dasar kemanusiaan.

“Besar harapan saya Majelis Hakim bisa mempertimbangkan jaminan saya ini,” harap Rieke dalam suratnya.

Tak hanya Rieke, dukungan untuk penangguhan penahanan Inong juga datang dari Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai, Indra Gunawan. Keduanya mendatangi langsung Pengadilan Negeri Dumai pada Kamis (15/5/2025) dan disambut oleh Ketua PN Dumai, Effendi.

“Kami menyampaikan permohonan ini bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi karena alasan kemanusiaan,” ujar Agus.

Senada, Indra Gunawan juga menyatakan kepercayaan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun menilai perlu ada pertimbangan kemanusiaan dalam kasus ini.

Terkait permohonan tersebut, Ketua PN Dumai, Effendi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Dumai dan sudah menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan kasus tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa surat permohonan dari keluarga terdakwa, dengan jaminan suami dan anak, sudah diterima.

“Soal dikabulkan atau tidak, itu kewenangan penuh Majelis Hakim. Permohonan akan dimusyawarahkan dan diputuskan dalam sidang,” jelas Effendi.

Sementara itu, dalam sidang perdana yang digelar Selasa (20/5/2025), tim penasihat hukum Inong juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ketua Majelis Hakim, Taufik Abdul Halim Nainggolan, menyatakan permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bersama hakim anggota.

“Jika menurut hakim pantas, akan dikabulkan. Jika tidak, maka akan ditolak,” ujarnya singkat. (ant)